Soal Kabut Asap, Adil: Jokowi Jangan Cakap-Cakap Aja

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Muhammad Adil mendesak Presiden Jokowi untuk membuktikan omongannya yang akan memecat Kapolres dan Kapolda di Riau karena gagal mencegah kebakaran hutan di Riau.

"Yang penting itu, ya itu Jokowi harus copot Kapolda, Kapolres (sesuai janjinya)," tegas politisi PKB ini, Rabu lalu.

Adil juga menilai Jokowi yang sekarang bukan lagi Jokowi yang ia kenal dahulu dimana Jokowi selalu membuktikan omongannya dengan kerja bukan hanya sekedar berbicara.

Terlebih selama ini, Jokowi selalu memakai tagline kerja, kerja, dan kerja.

"Jokowi ini udah cakap, cakap, cakap aja. Riau ini dah dibiarkan aja sama dia. Gak diurusin lagi," pungkasnya.

Diakui Adil, kabut asap ini merupakan dampak dari lemahnya penegakan hukum dalam menindak kasus pembakaran lahan, apalagi aparat penegak hukum hanya menangkapi para pelaku kecil saja.

"Ini karena penegakan hukum terhadap pelaku lemah, Chang bakar lahan hukumannya 20 tahun. Sekarang ni tidak, yang membakar dua hektar ditangkap, yang besar tidak," tandasnya.

Adil menambahkan, Jokowi tidak usah datang ke Riau karena bukan kedatangan Jokowi yang ditunggu, namun yang dibutuhkan Riau adalah hujan buatan dan water boom.

"Gak usah datang lah, kirim heli untuk madamkan api aja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para Pangdam, Kapolda, Komandan Korem (Danrem), Kapolres dan Komandan Kodim (Dandim), jika wilayahnya terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), masih berlaku aturan main tahun 2015 silam, dicopot dari jabatannya.

“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi, mungkin 3 atau 4 hari lalu kepada Kapolri dengan perintah serupa, dicopot atau enggak bisa mengatasi namanya kebakaran hutan dan lahan,” kata Presiden Jokowi, Selasa, 6 Agustus 2019, saat memberikan pengarahan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar didukung, karena kerugian ekonomi besar sekali.