Pastikan Tak Masuk Koalisi Jokowi, PKS: Anggota Legislatif Harus Oposisi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan pihaknya tidak akan pernah masuk ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo dan memastikan akan tetap di luar kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan ketua DPP PKS, Tifatul Sembiring usai memberi pembekalan anggota DPRD terpilih di Riau, Selasa malam, 13 Agustus 2019.

Tifatul mengutip pernyataan dari pakar hukum tata negara, Dr Refly Harun, menurut Refly Harun negara yang menganut sistem presidensial memang tidak mengenal sistem partai oposisi.

Namun, dalam sistem presidensial, lanjut Tif, apabila eksekutif sudah dipilih maka pihak legislatif selaku wakil rakyat harus menjadi oposisi dalam menilai suatu kebijakan.

"Itu yang benar kata Dr Refly Harun dia kan pakar hukum tata negara, pintar, kalau saya kan cuma insinyur. Intinya legislatif itu harus jadi oposisi," ujar Tifatul, Rabu, 14 Agustus 2019.

Sementara kondisi saat ini, anggota DPR RI dari partai penguasa cenderung takut mengkritik kebijakan presiden karena takut terjadi konflik atau khawatir menterinya di copot.

"Kalau semua masuk, manut, dan tidak berani bersuara, maka demokrasi kita tidak sehat," tuturnya.

PKS juga dalam waktu dekat ini akan melatih kadernya guna persiapan diri menjadi oposisi yang kuat dan kritis terhadap pemerintahan yang akan datang.