Tamrin: Pemprov Bangga Riau Bencana Nasional, Biar Dana Pusat Turun

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penggunaan dana yang digunakan untuk Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau sejak sebulan terakhir, dipertanyakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Tamrin.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, di dalam APBD Riau 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sama sekali tidak ada menganggarkan dana untuk pemadaman Karhutla.  

Bahkan, Tamrin menuding Pemprov Riau bangga jika bencana kabut asap di bumi Lancang Kuning semakin parah. Jika itu terjadi, tuturnya, maka kemudian pemerintah pusat akan menetapak status Karhutla di Riau menjadi bencana nasional. Dampaknya, gelontoran dana APBN turun ke Riau.

"Bangga Pemprov nih kalau (Karhutla) masuk bencana nasional. Makanya begini terus. Kalau Pemprov serius menangani Karhutla, di postur APBD tentu mereka anggarkan," kritik mantan anggota DPRD Pelalawan ini, Kamis, 8 Agustus 2019.

 

Bagi eks Ketua KNPI Pelalawan tersebut, seharusnya Pemprov Riau menganggarkan pembelian alat-alat pemadam kebakaran di setiap desa yang rawan kebakaran.

"Ini tidak ada, kita maunya untuk persiapan tahun depan harus ada antisipasi kebakaran. Minimal alat persiapan pemadaman kebakaran, mungkin beli peralatan atau kita buat insentif bagi desa bebas api," jelas Tamrin.

Selama ini, jelasnya, Pemprov tidak pernah mengajukan dana untuk bencana Karhutla. Sehingga apabila terjadi kebakaran hutan, Pemprov menggunakan dana bencana alam.

"Kita beranggapan, Pemprov menginginkan bencana asap terus, karena menganggarkannya di bencana alam, bukan di pencegahannya. Dinas terkait harus buat program seperti apa," jelasnya.

Saat ini, ujarnya, sedang berlangsung penyusunan anggaran APBD 2020. Politisi Gerindra berharap agar Pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar bisa menganggarkan untuk pencegahan kebakaran.

"Kan belum dibahas ni, kita minta ini harus dimasukkan ke postur apbd, selama ini kita tanya anggaran Karhutla, mereka selalu bilang nanti ada bantuan dari pusat," tutupnya.