(RIAUONLINE.CO.ID/HASBULLAH TANJUNG)
Rabu, 7 Agustus 2019 06:48 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Pengamat lingkungan Riau, Elvriadi menilai pemerintah baik daerah maupun pusat belum melakukan pemulihan permanen terhadap lahan gambut yang sempat terbakar.
Akibatnya, Karhutla kembali terjadi di Riau dan menyebabkan kabut asap mulai melanda sejumlah kabupaten kota di provinsi Riau hingga ribuan masyarakat terdampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Elvriadi mengungkapkan, masih terbakarnya lahan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang belum melakukan pemulihan lahan gambut secara permanen.
"Kita melihat pemerintah belum dan belum sempat membuat pemulihan pemanen, sudah kemarau baru lah mereka memadamkan api," kata Elvriadi, Selasa, 6 Agustus 2019.
Baca Juga
Seharusnya, menurut dosen UIN Suska Riau ini, sebelum musim kemarau panjang seperti sekarang pemerintah harus memaksimalkan pemulihan lahan gambut yang sudah rusak parah.
"Rohil, Meranti, Pelalawan, dan Rohul itu kabupaten dengan tingkat kerusakan gambutnya tinggi. Disitu harus diberi treatment sesuai. Apakah itu penghijauan atau memakai bahan kimia lainnya," tuturnya.
Jika pemerintah fokus melakukan pemulihan dua tahun berturut-turut baik melalui APBN maupun APBD, Elvriadi yakin kebakaran hutan akan mudah diantisipasi.
Selain memaksimalkan pemulihan, pemerintah juga dinilai Elvriadi kurang tegas terhadap perusahaan yang terbukti lahannya mengalami kebakaran hutan. Sebab, selama ini aparat hukum hanya menangkap masyarakat biasa yang secara hukum mudah dibuktikan.
"Selama ini, yang ditahan kroconya, yaitu masyarakat Melayu tempatan, bukan para owner atau manajemennya. Selama ini saya melihat pemerintah sungkan dan segan," ungkapnya.
