RIAUONLINE, PEKANBARU - Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana menyasar ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau.
Politisi Hanura asal Kuansing ini mengatakan penyelewengan yang terjadi di dalam BUMD sudah menjadi rahasia umum dan cerita lama yang diulang terus menerus.
"Itu cerita lama, udah rahasia umum bahwa BUMD menjadi sapi perah pejabat, direksinya juga dipegang orang berkuasa, kita sarankan untuk dilakukan audit kerugian negara dan audit personal direksinya," ungkap pria yang kerap disapa Datuk ini, Jumat, 22 Maret 2019.
Dikatakan Datuk, jalur masuknya para direksi ini kerap dilakukan dengan cara kolusi dan nepotisme, akibatnya kinerja BUMD tersebut menjadi bobrok bahkan kerap membebani APBD Riau.
"Makanya sekarang gini, mereka tidak ada kompetensi, mereka bekerja untuk memuaskan nafsu para penguasa," sambungnya.
DPRD Riau, lanjutnya, bahkan siap untuk membantu KPK dalam mendalami dugaan-dugaan KKN di dalam tubuh BUMD Riau.
"Tidak ada usaha apa-apa mereka itu, kita sudah investasi banyak ke mereka, tapi mereka tetap aja menetek di APBD," ujarnya.
BUMD, sambungnya, selama ini menjadi tempat menumpang hidup para petualang politik, tempat berlindung orang yang merasa berjasa, dan semua itu harus di sikat.
"Harus ada perbaikan, BUMD itu dibutuhkan, hanya masalah di kapasitas direksinya saja, jabatan itu bagusnya di lelang saja," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar megatakan saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai rawan korupsi dan nepotisme.