RIAU ONLINE, PEKANBARU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengutarakan kekecewaannya saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru.
Pasalnya, PT Perusahaan Listri Negara (Persero) tidak menempatkan perwakilannya pada salah satu pelayanan yang keberadaannya cukup lengkap jika dibandingkan dengan MPP yang ada di Indonesia.
"Satu yang disayangkan. PLN. Setelah ini Dirut PLN saya panggil untuk menempatkan pelayanannya di MPP," tegas Syafruddin," katanya, Rabu, 6 Maret 2019.
Jika PT PLN hadir di MPP itu, dapat mewakili kehadiran pemerintah ditengah masyarakat serta jawaban atas kebijakan publik secara adaptif dan berkelanjutan.
Sementara Walikota Pekanbaru, Firdaus menambahkan pembangunan MPP itu dimulai sejak 2018 lalu. Terdapat 24 instansi dari kementerian dan lembaga.
MPP menggunakan dua gedung yang sebelumnya kantor Walikota. Gedung A dan B dengan luas 4.000 meter persegi.
Kedepan, Firdaus menjanjikan akan memperluas gedung guna menampung lebih banyak layanan publik secara terintegrasi.
"Yang kita resmikan ini tahap pertama dari layanan yang lengkap. Dari empat gedung, kita akan jadikan sebagai MPP Pekanbaru seluruhnya. Insya Allah," kata Firdaus.