Kelapa Inhil Terus Memburuk, ini Penjelasan Sekdaprov Riau

Selasa, 29 Januari 2019 15:06 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi

(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Buruknya kondisi perkebunan buah kelapa di Indragiri Hilir menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi akibat banyaknya beban dan kewenangan yang dipikul oleh daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Pasalnya, kondisi perkebunan kelapa penduduk yang tidak lagi bisa menghasilkan buah dengan baik akibat intrusi air laut sudah lama diketahui yang mengakibatkan hilangnya mata pencarian penduduk. Termasuk isu larangan ekspor kelapa.

"Tidak semudah yang kita bayangkan. Fungsi pelayanan itu kan sama. Ada urusan Kabupaten, tapi Kabupaten punya skala prioritas. Dilemparkan ke Provinsi, mereka juga miliki skala prioritas sesuai dengan urusan mereka masing-masing," sebutnya, Selasa, 29 Januari 2019.

Beli Murah Kelapa Petani, Ini Kata Pengusaha Inhil

Meskipun kondisinya seperti saling lempar-lemparan, mereka berjanji akan tetap berkoordinasi dengan Kabupaten untuk segera menyelesaikan masalah yang cukup pelik ini.

Baca Juga

"Tapi nanti kita pasti akan koordinasi dengan Kabupaten untuk masalah ini. Meskipun kita kemaren sudah undang mereka untuk buat rapat. Bahkan tadi malam malah saya baru balik dari Inhil. Saya tawarkan untuk rapat. Tapi pejabatnya malah gak ada. Bupati ke Bandung, Sekda ke Kuansing," sebutnya,

Sedangkan untuk isu larangan ekspor buah kelapa, Hijazi mestikan bahwa masyarakat sampai hari ini masih bisa melakukan ekspor ke beberapa negara tetangga. Seperti Malaysia dan Singapura.

"Kalau untuk larangan ekspor, Saya juga sudah duduk dengan Bea Cukai setempat. Tidak ada larangan ekspor tuh. Asal ada surat edaran dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri,"imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Kecamatan Renteh, Kabupaten Indragiri Hilir, mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih memperhatikan nasib mereka saat ini.

Pemicunya, kebun kelapa mereka tidak lagi bisa menghasilkan buah dengan baik karena terendam air asin akibat intrusi air laut.

"Ini mohon jadi perhatian pemerintah, dana yang ada mohon ditambah. Selama ini masyarakat membangun tanggul secara swadaya, sekarang tak sanggup lagi, mereka butuh bantuan pemerintah," kata anggota DPRD Riau Dapil Inhil, Muhammad Arpah, Senin, 28 Januari 2019.

Masyarakat, kata Arpah, bahkan membandingkan perlakuan Pemerintah Provinsi Jambi kepada kabupaten yang berada tidak jauh dari Kecamatan Renteh.

"Di sana bisa cepat, di sini lambat. Pak kalau begini, kami mau pindah provinsi sebelah saja, pemerintah tak peduli dengan kita," kata Arpah menirukan kalimat perwakilan masyarakat.