Puswil Padam, Kordias Desak Prmprov Segera Cari Solusi

Jumat, 4 Januari 2019 18:26 WIB

Wakil ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu

(Hasbulah Tanjung)

Laporan: HASBULLAH TANJUNG

RIAUONLINE, PEKANBARU - Wakil ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu mendesak pemerintah Provinsi Riau agar segera mencarikan solusi secepatnya terkait pemadaman listrik di Perpustakaan Wilayah Soeman HS.

Seperti yang diketahui, aliran listrik Puswil di putus oleh PLN menyusul menunggaknya pembayaran tagihan listrik selama dua bulan yakni November dan Desember.

Kordias memastikan pihaknya sudah menganggarkan pembayaran listrik tersebut, sebab listrik merupakan program prioritas yang wajib dianggarkan setiap tahunnya.

"Kalau pembayaran listrik itu sesuatu yang wajib, itu belanja yang sudah rutin dan harus kita rencanakan setiap tahunnya pasti dianggarkan," ungkap Politisi PDIP ini, Jumat, 4 Januari 2018.

Dengan begitu, Kordias menilai pasti ada kelalaian di dalam realisasi pembayaran ini sehingga ada penunggakan selama dua bulan.

"Apapun alasannya, kalau sudah kewajiban dan tidak ditunaikan ya berarti lalai kan?," tegasnya.

Baca Juga

Untuk itu, Kordias berharap kedua instansi yakni Pemprov Riau dan PLN yang merupakan BUMN bisa mencarikan solusi dalam permasalahan ini karena ini sangat merugikan masyarakat.

"Segera selesaikan, jangan sampai kondisi ini merugikan rakyat, ini kan pelayanan untuk masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Masperi mengatakan bahwa penyebab diputusnya aliran listrik dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Riau atau Perpustakaan Soeman H.S karena keterbatasan anggaran.

"Masalahnya itu karena pada saat itu tidak ada anggaran. Kalau gak ada anggaran kan diputus dia (PT PLN)," jelasnya, Jumat, 4 Januari 2018.

Selain karena tidak memiliki anggaran, ada perkara yang lebih penting lainnya. Masperi menyayangkan ketidakjelian dari BPAD Riau menyikapi permasalahan ini. Dimana, mereka tidak memprioritaskan pengeluaran yang seharusnya benar-benar harus dibutuhkan.

"Itu seharusnya diminta kejelian dari OPD itu sendiri. Mendahulukan prioritas. Jangan pula mendahulukan perjalanan dinas. Misalnya. Itu menurut saya tinggal kepedulian kita saja meletakkan prioritas itu. Mana prioritas listrik dengan yang tidak," jelasnya