RIAU ONLINE, PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau secara mengejutkan menyatakan akan memberikan gelar kehormatan Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden Joko Widodo.
Rencana itu disampaikan langsung pengurus LAM didamping Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, ke Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Istana Presiden, Selasa, 4 Desember 2018.
Beragam komentar masyarakat, baik pro dan kontra menjadi perbincangan utama di warung-warung kopi Pekanbaru terkait rencana tersebut.
RIAUONLINE.CO.ID, Rabu, 5 Desember 2018, menghimpun tanggapan masyarakat terkait rencana tersebut. Dari sejumlah responden, mereka menyebut langkah LAM Riau dinilai tidak tepat.
Terlebih lagi, gelar itu diberikan saat tahun politik, dan sang petahanan kembali bertarung di pemilihan presiden 2019 mendatang.
"Langkah ini tak lebih dari upaya LAM Riau untuk merebut hati masyarakat agar memilih Jokowi," kata Abdullah, seorang warga Panam, Pekanbaru.
Abdullah (54) mengatakan, ia dalam posisi tidak memihak kepada kedua pasangan calon presiden bakal bertarung tahun depan. Tidak Prabowo, maupun Jokowi. Namun, ia menilai langkah LAM Riau sarat muatan politis.
"LAM Riau harusnya independen. Apalagi di tahun politik ini. Momennya tidak tepat. Jelas sekali terlihat politisasinya," ujarnya.
Alasan LAM Riau memberikan gelar adat yang juga diterima Ustaz kondang Abdul Somad beberapa waktu lalu adalah Jokowi dinilai berhasil meniadakan kabut asap.
Kabut asap selama 17 tahun menjadi masalah besar yang dihadapi masyarakat ketika musim kemarau tiba. Catatan RIAUONLINE.CO.ID, Riau memang berhasil terbebas dari kabut asap sejak 2016 hingga 2018 ini. Sayangnya, seorang prajurit TNI AD tewas mengenaskan terpanggang kepungan api saat padamkan kebakaran di lahan gambut.
Namun, Iqbal warga lainnya menimpali jika keberhasilan Riau terbebas dari kabut asap tak lebih dari kerja keras aparat dan pemerintah daerah yang tergabung dalam Satgas Karhutla.
"Selain itu, kita tidak boleh lupa kebakaran masih saja terjadi di Riau. Tahun ini saja 5.700 hektare meski tidak terjadi asap parah," ujarnya.
Iqbal mengatakan, sebagai warga Riau asli, ia tidak memiliki alasan pembenaran sosok Jokowi diberikan gelar adat. "UAS menerima gelar itu jelas karena dakwahnya yang diterima seluruh kalangan. Beliau juga orang asli Riau dan menjadi aset berharga bumi melayu," imbuhnya.
Terkait infrastruktur diklaim masif dilakukan di pemerintahan Jokowi, Iqbal menilai itu sudah selayaknya dilakukan Presiden. Namun, ia mempertanyakan infrastruktur apa telah dibangun Jokowi bagi masyarakat Riau.
"Tidak ada, rasanya hanya di Jawa saja yang dibangun," kilahnya.
Berbeda dengan pendapat dua warga di atas, Sahrul, pedagang kelontong di Pekanbaru menilai sah-sah saja Jokowi menyandang gelar adat dari LAM Riau.
"Tidak ada yang salah, Pak SBY juga dulu pernah menerima. Tapi saya rasa kalau sekarang waktunya tidak tepat," tuturnya.