RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Syarifuddin mengatakan akan segera membuat daftar tunda bayar. Hal ini menyusul surat yang dilayangkan Sekdaprov Riau terkait daftar tunda bayar.
Mantan Kadis Dinsos Riau ini menuturkan, karena ada program mereka yang bertaraf nasional malah dilakukan tunda bayar, menjadi penyebab mereka meresponnya dengan cepat.
"Ada program nasional kita yang terpending. Artinya belum di review. Itu yang kita laporkan," katanya, Rabu, 31 Oktober 2018.
Program nasional yang di tunda penyaluran dananya itu merupakan rangkaian dari acara lomba desa. Dimana, salah satu desa di Riau terpilih untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden RI.
"Yang ter-pending itu sekitar Rp 800 juta dari total Rp 15 miliar anggaran kita. Itu menyangkut kegiatan lomba desa. Kita mendapatkan juara 1 lomba desa tingkat nasional. Pemenangnya dari provinsi dibawa ke tingkat nasional," jelasnya.
"Kemudian ada monev yang kita lihat menggunakan dana desa. Provinsi harus melihat sejauh mana efektifitasnya. macam-macam yang kita lihat. kita laporkan juga untuk Gubernur baru," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi meminta seluruh jajarannya untuk membuat daftar kegiatan tunda bayar.
Daftar tiap kegiatan tunda bayar ini merupakan buntut dari penerapan tunda salur yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
"Demi melakukan penyesuaian akibat kondisi keungan daerah yang sedang dalam keadaan defisit, seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar membuat daftar kegiatan tunda bayar," katanya, Selasa, 30 Oktober 2018.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id