Sengketa Novrison Burman vs SKK Migas Temui Jalan Buntu

Rabu, 31 Oktober 2018 21:19 WIB

Sidang Mediasi Sengketa Informasi SKK Migas Sumbagut Deadlock

(Istimewa)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Sidang mediasi sengketa informasi antara Novrizon Burman sebagai Pemohon dan SKK Migas Sumbagut sebagai Termohon, Rabu 31 Oktober 2018 menemui jalan buntu alias deadlock.

Pada sidang di gedung Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, di Jalan Gajahmada Pekanbaru, pihak termohon bersikeras bahwa SKK Migas Sumbagut bukan Badan Publik.

"Dalam tahapan mediasi yang dimediatori Komisioner Hasnah Gazali itu, Termohon bersikukuh bahwa SKK Migas bukan Badan Publik. Padahal, mereka mengakui anggaran operasional SKK Migas berasal dari APBN, dan mereka mengakui penyelenggara bisnis negara," ujar kuasa hukum Pemohon, Aspandiar SH.

Aspandiar menilai SKK Migas justru mengingkari ketetapan sidang, Selasa 23 Oktober 2018. D di mana dalam sidang yang diketuai majelis komisioner Zufra Irwan serta anggota majelis komisioner Johny Setiawan Mundung dan Alnofrizal itu, disepakati SKK Migas merupakan Badan Publik.

Dia heran karena saat mediasi, kuasa hukum SKK Migas mengatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon, tidak dalam penguasaan SKK Migas Sumbagut. "Legal standing kita dinilai salah alamat. Padahal, sebelumnya sudah disepakati bahwa legal standing pemohon dan termohon sudah diakui. Kita akan bahas lagi di sidang selanjutnya yang memang kita menunggu dijadwalkan oleh KIP Riau," tutur Aspandiar.

Perkara ini berawal dari Novrizon Burman yang merupakan wartawan senior PWI di Provinsi Riau, mengajukan 6 item informasi kepada pihak SKK Migas. Yakni Pertama daftar nama, alamat, dan company profile perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau.