Pemprov Riau: Mungkin Pengurangan Pegawai Akan Terjadi di 2019

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan bahwa 2019 bakal jadi tahun terberat bagi pekerja honorer di Pemerintah Provinsi Riau.

Pasalnya, akibat dari tunda salur yang diterapkan oleh pemerintah pusat, turunnya harga minyak mentah sampai belum adanya pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) membuat pihaknya kalang kabut untuk mengelola keuangan. Dampaknya, pegawai honorer terancam dirumahkan.

"Mungkin pengurangan pegawai akan terjadi di 2019. Kalau di tengah tahun seperti ini tidak mungkin. Karena kontrak itu kan per tahun. Sulit juga untuk memutuskan kontrak di pertengahan tahun seperti ini. Itu juga akan berdampak pada kepentingan mereka," katanya, Kamis, 23 Agustus 2018.

Tambahnya, mereka nantinya akan menyasar sektor-sektor perkantoran seperti operator dan sejenisnya.

"Yang menjadi pencermatan kita itu ialah di kantor-kantor. Seperti operator untuk mencari alternatif pekerjaan lain. Silakan untuk OPD di tahun itu memformulasikan sesuai dengan efektifitas yang ada," tegasnya.

Jika itu untuk tenaga guru, Hijazi menambahkan tidak akan menguranginya karena berdampak pada siswa-siswa Riau.

"Sementara untuk guru konsekuensinya nanti pada anak-anak kita. Itu akan banyak pertimbangan. Yang menjadi pencermatan kita itu honorer yang ada di kantor-kantor," tegasnya.

"Tapi ini keputusannya bukan berada di level sekda. Itu kebijakan. Jadi bersiaplah lebih awal. Carilah alternatif pekerjaan lain," tutupnya.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE 

Follow Twitter @red_riauonline

Subscribe Channel Youtube Riau Online, 

Follow Instagram riauonline.co.id