Kecewa Kinerja BUMD, Dewan: Lauk dalam Belanga Saja Tak Bisa diambil

 

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau agar lebih bekerja ekstra dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih jauh dari harapan.

"Selama ini banyak BUMD salah urus, kalau masih begitu, ya seperti ini terus lah, ini akan jadi tugas berat pemerintah baru nanti," ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Senin, 16 Juli 2018.

Bahkan, Politisi Hanura ini menilai BUMD Riau tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. "Lauk dalam belanga saja tidak bisa kita ambil," tuturnya.

Politisi yang kerap disapa Datuk ini, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengikuti langkah Gubernur NTB Tuan Guru Jajang Zainul Majdi yang mengelola usaha secara syariah.

"Kalau masih secara konvensional, itu kan masih ada unsur ribanya, riba inilah yang kita berikan kepada para pegawai, makanya begini jadinya," ulasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman atau akrab disapa Dedet menilai bahwa BUMD di Riau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan ia khawatir jika perusahaan daerah ini hanya dijadikan tempat berkumpulnya pensiunan pejabat.

"BUMD mestinya tidak lagi dipenuhi orang-orang pensiunan. Mereka diletakkan ke posisi penasihat saja, sedangkan di level manajer harus ditempatkan oleh orang yang berkompeten," kata Dedet.

Dedet juga tidak ingin penempatan posisi penting di BUMD diserahkan ke orang luar. Namun penting juga untuk tidak menempatkan pensiunan pejabat, apalagi kroni-kroninya di jabatan tersebut.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan dengan ditempatkannya orang yang berkompeten di BUMD, maka perusahaan tersebut akan bisa bersaing. Termasuk dengan BUMD di Pulau Jawa yang telah dikelola secara profesional.

"Kehadiran BUMD sendiri hendaknya dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni penambah PAD," ungkap Dedet.