(RIAUONLINE.CO.ID/HASBULLAH TANJUNG)
Senin, 21 Mei 2018 10:58 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau, Masperi menyebutkan bahwa tak hanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan diutus untuk mengelola Blok Rokan pasca PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) tak lagi mengelolanya pada 2021 mendatang.
Menurutnya, PT CPI juga akan berhak dalam mengelola emas hitam tersebut jika BUMD atau bahkan PT Pertamina (Persero) sekali pun yang nyatanya konsen terhadap urusan ini justru tidak sanggup menanganinya.
"Terhadap Blok Rokan, Pemprov Riau juga memberi kesempatan kepada yang lain. Termasuk Chevron walaupun kita ingin ikutkan melalui BUMD kita," katanya di kantor Gubernur Riau, Senin, 21 Mei 2018.
Keinginan itu dibuktikan dengan telah disuratinya Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI bahwa Pemprov Riau ingin dilibatkan langsung dalam pengolahan Blok Rokan itu.
Tambahnya, jika memang bukan BUMD yang menguasai Blok tersebut, Pemprov Riau bertekad bahwa dalam pekerjaan itu akan ada bagi hasil dari apa yang diambil dari lokasi pengeboran minyak mentah tersebut.
"Itu kan padat modal dan SDM. Orang biasa mana bisa. Mungkin 50:50 tergantung siapa yang dapat. Kalau Chevron lagi yang masuk berarti kan 100 persen dikurangi Participating Interest atau PI (hak partisipasi sebesar 10 persen)," tambahnya.
"Kemudian kan menjadi 90 persen. Misalnya kita hanya sanggup 30 atau 40 persen yang itu merupakan milik kita," tutupnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman memberi peringatan kepada Pemprov Riau apabila ingin mengelola Blok Rokan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) usai ditinggalkan Chevron tahun 2021 nanti.
"BUMD sangat rentan dan berpotensi jadi perahan, rapuh dari tekanan stakeholder, walaupun mereka (Pemprov) bermaksud profesional tapi sulit berkembang karena kepentingan," ungkapnya, Minggu, 15 April 2018.
Secara umum, ditegaskannya dirinya mengaku sangat setuju dengan keputusan Pemprov Riau yang ingin mengambil alih Blok Rokan ini, namun ia meminta jangan sampai BUMD ini dikuasai oleh sekelompok orang saja.
Ditambahkan pria yang kerap disapa Dedet ini, usaha minyak adalah usaha berisiko tinggi dan padat modal, BUMD harus siap dengan itu. "Belum tentu ngebor 10 titik ketemu minyaknya, satu titik bisa memakan anggaran sekitar 50-70 miliar tanpa ada titik yang pasti. Apalagi menggunakan aturan tak ada penggantian dari negara (cost recovery)," tuturnya.
Selain itu, kata Dedet, di beberapa titik blok rokan terdapat sumur berteknologi tinggi, ditakutkan nantinya BUMD tidak bisa mengelola seperti sebelumnya. Lebih jauh, Dedet mempertanyakan kemampuan BUMD untuk menutup pintu tenaga kerja dari luar Riau apabila Blok Rokan berhasil didapatkan. "Jangan sampai BUMD menjadi broker yang hanya menerima fee saja," tutupnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
