Pemprov Dukung BUMD Kelola Blok Rokan, Dewan : Gayung Bersambut

LAPORAN: HASBULLAH TANJUNG

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau mengaku mendukung langkah Pemprov Riau yang menginginkan Blok Rokan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III Suhardiman Amby. Menurutnya, ide seperti itu sudah ada sejak dulu dari pihaknya.

"Itu ide kita, bersambut lah gayung itu. Kita sudah desak berbagai pihak agak kontrak chevron tidak diperpanjang, sudah saatnya kita mengelola sendiri," ungkapnya, Minggu, 15 April 2018.

Diakui politisi yang kerap disapa Datuk ini, komisi III sendiri sudah mendesak pusat terkait dan beberapa pihak berwenang pun sudah ditemui.

"Kita (Komisi III) sudah kemana-mana, sudah ke BP Migas, ke Kementrian Keuangan dan dalam waktu dekat ini mau ke Kementerian Pertambangan dan Energi," tambahnya.

Selain itu, Politisi Hanura ini meyakini bahwa rencana pengelolaan di tangan BUMD sangat mungkin dilakukan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pun juga bisa menambah pundi-pundi PAD Riau.

Lebih lanjut, katanya hal tersebut tergantung kepada pemerintah setempat, apakah mau mengelolanya dengan profesional atau tidak.

"Kita punya banyak tenaga ahli yang bisa dipakai, intinya di Pemerintah saja mau tidak mengelola dengan profesional, kalau tidak profesional, ini malah hancur nanti," jelasnya.

Ditambahkan Datuk, pihaknya bersama tokoh masyarakat akan segera membicarkan hal ini dalam apel akbar yang akan dihadiri ribuan tokoh masyarakat di seluruh Riau.

"Iya, bulan depan ada apel akbar, harusnya bulan ini tapi ada agenda lain seperti Pekan budaya Kuansing, dan agenda lainnya, kita tidak mau fokus kita terbagi, makanya kita rencanakan ulang bulan depan," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bertekad untuk mengelola sendiri blok rokan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), setelah tidak lagi dilakukan PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI) pada 2021 mendatang.

Bahkan, telah ada pernyataan untuk meminta pemerintah pusat agar blok rokan dikelola Pemprov Riau bersama BUMD.

"Kita sudah bersurat untuk nantinya akan menyatakan sikap telah siap mengelola (blok rokan) bersama BUMD kita," katanya di halaman kantor Gubernur Riau, Sabtu, 14 April 2018.(2)