Laporan : HASBULLAH TANJUNG
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua Fraksi Nasdem Hanura, Muhammad Adil mempertanyakan alasan Pemprov Riau untuk merasionalisasi anggaran karena adanya revisi Perda Pertalite.
"Gak perlu lah rasionalisasi anggaran. Maksimalkan saja sektor lain, seperti pajak perkebunan kelapa sawit atau pajak lainnya," ungkap politisi asal Meranti ini, Rabu 21 Maret 2018.
Kalau APBD kabupaten/kota, begitu juga, optimalkan pajak yang selama ini dirasa belum maksimal penarikannya.
"Sampaikan hal ini ke Kabupaten kota, karena APBD mereka juga akan berpengaruh dengan Perda ini. Itu perusahaan besar seperti RAPP, hitung saja berapa lahannya pohon akasia nya, sudah sesuai belum dengan pajaknya," tambah Adil.
Selain itu, Adil juga meminta pihak terkait agar jangan terburu-buru dalam merevisi Perda pertalite ini, karena ditakutkan nantinya akan terjadi revisi lagi.
"Saya berharap jangan terburu-buru lah, dikaji betul-betul. Jangan dipaksakan buru-buru, nanti tiga bulan lagi, revisi lagi, keluar uang lagi, kan boros jadinya," tuturnya.
Lebih lanjut, Adil berharap jika nanti harga pertalite bisa diturunkan, karena Riau adalah negeri minyak tapi harga minyak malah termahal se Indonesia.
"Kita mintanya di angka 7.000 atau 7.500 lah," tutupnya. (1)
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id