LAPORAN: HASBULLAH TANJUNG
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua Pansus Revisi Perda Pertalite Aherson meminta komitmen pemerintah dalam penyediaan Premium dan Pertalite di Riau ini.
"Kalau stok premium diputus, diputus saja, jangan dibikin masyarakat berharap, kalau memang diputus, jelas harga pertalite kita perjuangkan," ungkapnya, Selasa, 20 Maret 2018.
Dikatakan Politisi Demokrat ini, kalau komitmen pemerintah misalnya ada 50 persen premium, masyarakat tidak keberatan dengan pajak 10 persen ini.
"Karena ada stok sekitar 50 persen premium, ini kan bisa dipakai oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah," tambahnya.
Diakui Politisi Dapil Inhu Kuansing ini, semasa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Komisi III, memang ia yang menentukan pajak 10 persen ini.
Baca Juga Pansus Revisi Perda Pertalite Pertanyakan Harga Dasar Pertalite
"Tapi waktu itu kan pertalite hanya 10 persen, tapi sekarang kan terbalik, pertalite mencapai 90 persen," tuturnya.
Dulu, lanjut Aherson, semasa pemerintahan SBY, pemerintah berani menaikkan harga premium dengan beberapa pertimbangan, berbeda dengan sekarang.
"Saat ini kan pemerintah memaksa rakyat beli pertalite. Dilihat dari oktannya, perbandingan oktan premium dan pertalite hanya 9 persen, jadi ini hanya mengubah warna kuning jadi hijau saja saya rasa, begitu juga dengan solar," tutupnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id