RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sejak Arsyadjuliandi Rachman duduk menjadi Gubernur Riau definitif tahun 2016 silam, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau di tahun 2017 menunjukkan angka peningkatan dari tahun sebelumnya.
Realisasi PAD tersebut mencapai Rp3,094 triliun dengan penyumbang terbesar dilakukan oleh pajak daerah Rp2,751. Berbeda saat di tahun 2016 hanya berada di angka Rp2,872 triliun.
PAD Riau itu berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) hingga pajak rokok.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga bekerja ekstra. Tahun 2017 hampir semua sektor terjadi peningkatan. Di mana, PKB berada di angka Rp910 miliar, BBNKB Rp750 miliar, PBB Rp700 miliar, PAP dan pajak rokok Rp350 miliar. Berada jauh di tahun 2016 dimana PKB hanya Rp850 miliar, BBNKB Rp600 miliar, PBBKB Rp610 milair lebih, PAP dan pajak rokok Rp300 miliar.
Untuk persentasenya, tahun 2016 berada di angka 34,83 persen meningkat ditahun 2017 sebesar 36,30 persen dari total APBD Riau Rp11 triliun.
Sementara untuk dana perimbangan tahun 2016 Rp3,822 triliun meningkat Rp4,539 triliun di tahun 2017. Hal ini karena Pemerintah pusat sudah memenuhi janjinya dengan cara menyalurkan seluruh dana perimbangan yang sebelumnya tersendat dari tahun 2013 sampai 2015.
Selain itu, Bapenda Provinsi Riau juga menggenjot dan memaksimalkan serta menyalurkan PAD tersebut dalam bentuk pembangunan infrastruktur.
Dengan kondisi yang menggembirakan seperti itu, dipastikan realisasi PAD Provinsi Riau tahun 2017 terus meningkat. Beberapa diantaranya penyelesaian jembatan Siak IV sampai pelunasan hutang Stadion Utama Riau yang pembangunannya berada di Gubernur terdahulu.
"Yang penting kepala organisasi serta perangkat daerah memaksimalkan seluruh unit pelaksana teknis serta memaksimalkan potensi-potensi yang ada," kata Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, 23 Januari 2018.
Kembali dikatakannya, selain ditingkatkan, penerapannya juga harus lebih serius diaplikasikan. Termasuk laporan-laporan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat serta penerimaan dilakukan secara transparan.
Peningkatan PAD itu juga tak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan menyasar beberapa sumber pajak seperti razia-razia.
Kabar gembiranya, upaya penegakan hukum itu berdampak terhadap semakin sadarnya dalam membayar pajak. Mereka juga tak pandang bulu. Demi keadilan, semua potensi PAD baik kecil maupun besar semua mereka garap.
Hal itu dibenarkan Kepala Bappenda Riau, Indra Putra Yana. "Kita utamanya meningkatkan kesadaran pada masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum melalui razia. Sehingga memang nampak meningkat," jelasnya.
Misalnya, alat berat yang sebelumnya hampir tak pernah terdengar kondisi pajaknya. Untuk pajak alat berat itu sendiri sejak dikelola tahun 2017, telah terdata 3800 alat berat di Riau yang dilaporkan oleh perusahaan. Dari pendataan tersebut, 200 alat berat tergolong baru dan banyak belum membayar pajak.
Hal itu dapat menutup pemasukan sektor migas yang semakin berkurang jumlahnya di Riau. "Yang jelas semuanya kita maksimalkan. Berapapun besar potensi tetap akan kita kejar. Semua sama posisi nya di mata hukum," pungkasnya. (advertorial)
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id