KLH Gesa Pemprov Riau Bentuk Pokja Pecepatan Perhutanan Sosial

Minggu, 28 Januari 2018 14:29 WIB

Ilustrasi Perhutanan Sosial

(KLH)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pembentukan tim kelompok kerja (Pokja) percepatan perhutanan sosial di Riau. Dorongan ini dilakukan lantaran, hingga kini belum ada pokja yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Riau.

"Kita dorong Pokja-nya. Pokja kan (melibatkan) banyak pihak. (Termasuk) nanti yang bantu verifikasi dan percepatan (perhutanan sosial) ini," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Dr Bambang Suprianto di Pekanbaru, Sabtu 27 Januari 2018.

Pemerintah melalui KLHK pada Oktober 2017 silam mulai membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi dan para pihak yang berkaitan dengan perhutanan sosial.

Pokja ini bertugas untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada masyarakat sasaran sampai ke tingkat tapak, untuk melakukan kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha, serta membantu Pemerintah dalam memverifikasi permohonan pemberian akses.

Hingga kini, Bambang mengatakan Pemprov Riau belum memiliki Pokja. Untuk itu, dia sangat mendorong agar Pokja segera terbentuk sehingga target pemerintah untuk perhutanan sosial yang mencapai 4,3 juta hektare secara nasional 2019 mendatang tercapai.

"Dari Pak Kadis (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau) janji 15 Februari katanya sudah ditandatangani Gubernur," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Riau, Ervin Rizaldi kepada Antara menjelaskan bahwa pembentukan Pokja masih dalam proses penyusunan tim.