(Fatma Kumala)
Sabtu, 27 Januari 2018 14:00 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jiklahari) menyayangkan sikap dari Lembaga Adat Melayi (LAM) Riau yang memberikan sambutan adat kepada Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
Mereka menilai, mantan Menteri Kehutanan di era tahun 2009-2014 ini telah banyak menyakiti hati rakyat terutama masyarakat Riau.
"Seharusnya tidak perlu LAM Riau melakukan penyambutan berlebihan. Karena kami menilai banyak kesalahan yang dilakukannya terhadap Riau saat menjadi Menteri," kata kordinator Jikalahari, Woro Supartinah, Sabtu, 27 Januari 2018.
Woro menyebutkan, Ketua Majelis Rakyat (MPR) RI ini di tahun 2014 telah menerbitkan Surat Keputusan tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare.
Itu dilakukannya pada 9 Agustus 2014 dengan menerbitkan SK 673/2014, di mana salah satu kebijakannya melepaskan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan terhadap 104 korporasi sawit yang beroperasi secara illegal berubah menjadi legal.
Baca Juga
"Itu kami dapatkan atas temuan dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau," imbuhnya.
Korporasi tersebut terafiliasi dari grup besar seperti Wilmar, Panca Eka, Sarimas, Peputra Masterindo, First Resources, Panca Eka, Indofood, Bumitama Gunajaya Agro, Aek Natio, Adi Mulya, Provident Agro, Darmex, Borneo Pasific dan PTPN.
"Artinya, Zulkifli Hasan telah melegalkan kejahatan korporasi sawit dengan cara merusak hutan Riau," tandasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Al Azhar menjelaskan makna dibalik dari penyambutannya yang mereka lakukan ini.
Menurutnya penyambutan itu merupakan bentuk penghargaan lembaga adat kepada Zulkifli Hasan. dengan cara melakukan prosesi tepuk tepung tawar.
“Tepuk tepung tawar ini merupakan sebuah prosesi yang dilakukan dalam acara-acara besar. Kita menyambut baik kedatangan Zulkifli Hasan. Beliau orang Sumatera ke tiga yang menjadi Ketua MPR RI,” terangnya di LAM Riau.(2)
