Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Bersama Hutan dan Kawasan Konservasi Melalui Program Restorasi, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis, 23 Maret 2017
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)
Kamis, 23 Maret 2017 14:00 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Masriadi, salah satu masyarakat adat Kabupaten Kampar, dari Yayasan Pelopor, khawatir dan mempertanyakan keberadaan lima bentang alam Riau untuk dijadikan landscape sebagai acuan dalam mekanisme pendanaan program konservasi.
Masriadi khawatir, apabila landscape tersebut sudah ketok palu, sementara tidak berbasis kepada kearifan lokal seperti batas ulayat, maka secara terang-terangan dianggap sebagai sebuah penjajahan kepada masyarakat adat.
"Saya sudah melihat peta bentangan alam itu. Tentunya ini sebuah perencanaan sesuai dengan semiloka ini. Dari peta bentangan alam tadi apakah sudah sejalan dan berbasis kepada kearifan lokal?" katanya di Hotel Pangeran, Kamis, 23 Maret 2017.
Sementara yang dirasakan selama ini dari berbagai macam program pemerintah yang telah banyak melibatkan masyarakat adat, menurutnya kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai.
Baca Juga: Wilayah Riau Ini Jadi Sorotan Untuk Direstorasi
Jika hal itu terjadi, dipastikan mereka akan menggugat mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35 tentang keberadaan dari masyarakat adat. Sementara itu, Manager Monitoring Planing dan Monev dari Yayasan Belantara, Rio Bonet menyampaikan bahwa hal itu akan diselesaikan dalam forum yang melibatkan banyak pihak.
"Jadi dialognya nanti itu harus benar-benar mengakomodasikan semua pihak. Kenapa kami mengundang semuanya di sini seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) untuk itu juga. Pelopor pendampingan dari masyarakat adat itu karena ada konsen yang seperti ini. Jadi di forum multipihak bentang alam inilah sebisa, mungkin sebanyak mungkin keterwakilan itu ada," imbuhnya.
Menurutnya, kelima landscape itu hanya merupakan batasan peta dengan menampilan wilayah kerja yang ada untuk mengukur progres dan proses. "Tetapi subtansinya saya kira kita pikirkan kepentingan yang tidak terakomodirkan yakni bagaimana program ini bisa didukung," tutupnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
