WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Meneropong RUU Pemilu, Sabtu, 25 Februari 2017, di Pusat Kegiatan Kahmi Riau, Jalan Melayu, Panam, Pekanbaru.
(RIAUONLINE.CO.ID/FAKHRURRODZI)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, mengatakan, pemerintah, dan DPR berkeinginan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang menggunakan Penghitungan Elektronic (e-Voting).
Namun sayangnya, saat pemerintah, BPPT dan DPR siap mendukung kemajuan teknologi tersebut, ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak siap.
"Pemerintah siap, BPPT siap, partai siap. Siapa yang tak siap? KPU tak siap (gunakan e-voting)," tuding Lukman Edy dalam Diskusi Publik Meneropong Rancangan Undang-undang Pemilu, Sabtu, 25 Februari 2017, di Pusat Kegiatan Korps Alumni HMI (Pusgit Kahmi) Riau, Jalan Melayu, Panam, Pekanbaru.
Baca Juga: Sejarah Tercipta, Arab Saudi Izinkan Perempuan Ikut Pemilu
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian BPPT, ternyata 60 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) digunakan saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), palsu.
Baca Juga
BPPT menjamin, tuturnya, jika Indonesia menggunakan e-Voting untuk Pemilu 2019 mendatang, kecurangan terkait pemilih bisa dikurangi, mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT.
"Tinggal apakah e-Voting ini terjamin, tak rawan intervensi kekuasaan. Kita tanyakan ke BPPT, mereka jawab, sekarang ini menggunakan teknologi digital jauh dari terjadinya kecurangan. selain itu, kejahatan dan kecurangan bisa terlacak dan tak mudah terhapus," ujarnya.
Dalam Diskusi Publik tersebut, selain Lukman Edy sebagai pembicara, ada Hasanuddin, Ketua Jurusan Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Riau dan Anggota KPU Riau membidangi Hukum, Ilham Muhammad Yasir.
Lukman juga memaparkan, dalam RUU Pemilu, tidak lagi menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil).
Klik Juga: KPU: Masyarakat Laporkan Kecurangan Penyelenggara Pemilu
"Dalam RUU Politik ini, juga memuat asas efektif dan efisien. DPR ingin mengubah stigma, Pemilu memakan biaya sangat besar, padahal bisa ditekan menjadi biaya murah," jelasnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
