Laporan: Azhar Saputra
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengakui kepada Badan Legislasi DPR RI bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Riau selama 19 tahun ini baik perusahaan maupun masyarakat semuanya hanya karena pihak perusahan maupun masyarakat ingin cepat dengan biaya yang rendah.
"Kebakaran hutan dan lahan ini bisa dari perusahan maupun masyarakat. Kalau perusahaan ingin cepat dan murah makanya mereka membakar masyarakat juga sama," ucapnya, Rabu 22 Juni 2016.
Menurut Andi Rachman, para perusak hutan ini membuka lahan yang belum diberikan izin pendirian oleh kementerian namun sudah akan digarap.
"Mereka masuknya dari wilayah open akses. Maksudnya lahan itu dibawah pengawasan kementerian terkait dan belum diberikan izin di wilayah itu," tuturnya.
"Kebetulan migrasi di Riau ini tinggi jadi mereka langsung cepat mengusainya. Jadi mereka bakar dan langsung melakukan penanaman. Dan ini adalah penyebabnya," lanjutnya.
BACA JUGA: Badan Legislasi DPR RI: Belum Ada Sanksi yang Membuat Jera Pembakar Hutan
Andi mengatakan satgas penegakan hukum, Forkopindo telah bekerja sangat keras dari hulu. Tetapi, di hilir hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan menyebabkan asap masih terus terjadi.
Selain itu, Andi meminta dukungan DPR RI untuk bisa membantu Provinsi Riau seperti penyelarasan dana APBD dan APBN agar bisa lebih dimaksimalkan lagi.
"Apa yang disiampaikan Kasrem tadi seperti perlu adanya harmonisasi dari dana APBN dan APBD. Misalnya anjuran di APBD dan Dep. Keuangan perlu diharmonisaisi. Kita bisa menggunakan dana itu ditahap penanggulangan bencana. Jadi mungkin dengan dorongan Bapak Ibu dari DPRI RI untuk bisa membantunya," pungkasnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
