RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi Tahun 2016.
Rapat ini dituanrumahi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan peserta tiga kepala daerah provinsi tetangga, antara lain Plt Gubernur Sumut, Gubernur Aceh dan Wagub Kepulauan Riau.
Rapat dengan tema Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi ini akan membahas bagaimana masalah sektor energi ini diselesaikan. Masalah pengelolaan energi yang masih rentan korupsi menjadi masalah paling besar.
"Dengan adanya rapat supervisi dan koordinasi bersama empat kepala daerah provinsi ini, harapannya dapat menjadi koreksi dan evaluasi kita secara bersama supaya energi untuk rakyat itu dapat terealisasikan dalam emplementasi kebijakan," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode Syarif, Kamis, 17 Maret 2016.
Baca Juga: Inilah Daftar Pejabat Meranti yang Diperiksa Kejati Riau
Harapan Laode adalah output dari pertemuan ini dapat mengeluarkan kebijakan baru untuk perbaikan sistem dan mekanisme baik dari pusat hingga daerah.
"Harapannya ada perbaikan sistem sehingga korupsi sektor energi tak lagi terjadi atau setidaknya jauh menurun," harapnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, BPH Migas, SKK Migas, Dirjen Migas, Sekjen ESDM, Plt Gub Sumut, Wagub Kepri, Gub Aceh serta bupati serta walikota dari 4 provinsi yang ada. Rencananya rapat ini berlangsung hingga Jumat, 18 Maret 2016.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
