Penulis: Wilna Sari
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian, mengatakan, penyelesaian konflik antara Ruslan, warga Desa Lukit, di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), harus didorong sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan hukum berlaku.
Harry menjelaskan, sebagai penerima pengaduan dari masyarakat, lembaganya ingin membantu penyelesaian masalah sengketa tersebut dengan mengedepankan menghargai hak-hak pemilik lahan, terutama titik koordinat lahan warga berada di konsesi.
“Masyarakat memiliki bukti kepemilikan lahan jelas harusnya mendapatkan penyelesaian secara baik dan sesuai SOP, perusahaan juga harus transparan tentang masalah seperti ini,” katanya.
(Baca Juga: Inilah Jeritan Seorang Guru di Pulau Padang Menuntut Haknya Diambil Perusahaan)
Sebelumnya, warga Desa Lukit Pulau Padang Kepulauan Meranti, Ruslan, melaporkan konflik lahan miliknya seluas 14 hektare dengan PT RAPP tak kunjung ditanggapi perusahaan hingga saat ini kepada Scale Up. Ini terhitung sejak laporan penyelesaian masalah itu diajukan ke RAPP pada 2012 lalu.
Dari penuturan Ruslan, ia melakukan pembelian lahan seluas 14 hektare itu pada 1999 lalu dengan harga Rp 145 juta dan pembayarannya dicicil sembilan kali, lunas 2002.
Sementara perusahaan RAPP di Pulau Padang baru mendapatkan izin operasional 2009. Saat melakukan upaya penyelesaian, dilakukan langkah pengukuran lahan bersama antara ia dan perusahaan, bersama tiga pegawai kebun dan Humas RAPP setempat pada 2012 lalu. Akhirnya diperoleh luas lahan menjadi 137.000 meter persegi.
Ruslan berprofesi sebagai guru ini sudah melakukan upaya penyelesaian, dan ada empat kali pertemuan dirinya dengan manajemen RAPP. Beberapa cara sudah dilakukan, seperti pengaduan ke Pengadilan Tipikor, melaporkan ke sejumlah LSM lokal hingga nasional, dan semacamnya. Tetapi masih belum berhasil dan mendapatkan penyelesaian.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
