Betapa Kita Pontang-panting, Jungkir Balik Memadamkan Api..

 

RIAU ONLINE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot pejabat kepolisan dan militer yang tidak bisa mengatasi permasalahan asap di daerahnya masing-masing. Arahan penanganan bencana kabut asap telah diberikan secara komprehensif dari mulai peringatan dini, deteksi dan pencegahan kebakaran tidak meluas.

 

Jokowi menekankan pertingnya upaya pencegahan dan pemberantasan asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Menurutnya, tahun 2015 memberikan pelajaran kepada seluruh komponen bangsa akan bahaya kabut asap.

 

"Betapa kita pontang-panting, jungkir balik. Karena apa? Api yang membesar dan berada di semua daerah di semua lokasi. Jumlah titik api sangat banyak dalam satu provinsi," ujar Jokowi kala memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/1).

 

Menurutnya, fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 kabut asap benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap daerah. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi terkoreksi 0,2 persen dari perhitungan hanya karena masalah kebakaran hutan dan asap. Oleh karenanya, ia bertekad agar tahun ini kesalahan yang sama tidak terulang. (Baca Juga: Pemerintah Riau Minta Pejabat Berhemat)

 

Ia menegaskan, Panglima Daerah Militer (Pangdam), Kepala Polda, Komandan Resort Militer (Danrem), Kepala Polres, Komandan Distrik Militer (Dandim), Komando Rayon Militer (Koramil), dan Kepala Polsek harus bisa digerakkan untuk bisa mencegah adanya kebakaran hutan dan lahan begitu ada indikasi kemunculan api.

 

"Saya sudah janjian dengan Kapolri dan Panglima TNI, reward and punishment. Yang terbakar, semakin banyak, semakin gede, (pejabatnya) ganti, copot. Yang tadi saya sampaikan dari sini sampai bawah. Yang enggak ada (masalah), tentu saja promosi. Ini kita kerja betul-betul," katanya.

 

Sementara pejabat pemerintah daerah, imbuh Jokowi, harus mendukung dari segi penyediaan anggaran untuk operasi tersebut. Ia pun meminta agar seluruh lembaga mampu menguatkan sinergi dan menghilangkan egosektoral, sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif.

 

"Jika terjadi kebakaran dan daerah kesulitan mengatasi, jangan tunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Langsung sampaikan, minta bantuan pesawat ke Menkopolhukam atau langsung ke BNPB," ujarnya.

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk memperbaiki dan menata ekosistem. Apalagi, tuturnya, telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG), yang bisa langsung bekerja merencanakan masterplan. Ia menegaskan kembali bahwa tidak boleh lagi ada izin baru di area gambut.

 

"Saya perintahkan Menteri KLH untuk mengambil alih lahan gambut yang terbakar dan langsung menugaskan BRG untuk segera membuat rencana aksi di lahan-lahan yang tadi saya sampaikan," katanya. (Klik Juga: BLH dan Dinas Kehutanan Belum Mau Bicara Soal Anggaran Karhutla 2016)

 

Tak hanya itu, Jokowi menegaskan, proses dan penegakan hukum untuk para pembakar hutan harus terus dilakukan dan yang telah dinyatakan bersalah harus ditindak tegas, baik sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun sanksi perdata, sehingga mereka tidak mengulang kesalahannya kembali.

 

"Secara berkala saya akan meninjau ke lapangan untuk memastikan bahwa tahun 2016 kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan lebih baik. Tetap bekerja. Jangan menunggu sampai kabut asap datang lagi," ujarnya.

 

Jokowi menyampaikan, Indonesia masih dipandang baik oleh dunia internasional, karena negara-negara lain melihat pemerintah yang bekerja keras untuk mengatasi permasalahan ini. "Yang kedua, memang ada El Nino waktu itu. Di Asean Summit dan COP21 di Paris masih bisa dijelaskan, tapi kalau tahun ini diulangi lagi, sudah sangat sulit untuk penjelasannya," katanya seperti dilansir CNNIndonesia.com.

 

Tak hanya itu, Jokowi mengaku telah menjelaskan pada para kepala negara bahwa yang terbakar bukan hutan, melainkan lahan gambut yang sangat sulit untuk dipadamkan secara cepat. "Water boombing pakai pesawat apapun sangat sulit kalau sudah membesar," ujarnya.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline