DPRD Riau: Tiga RSUD Riau Merugi, Walau Didanai APBD Rp 500 M

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Kasir menyoroti tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus mengalami kerugian meski terus didukung APBD.

Hal tersebut disampaikan Kasir saat menggelar hearing bersama dengan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Kasir meminta BPRS lebih fokus mengawal finansial RSUD.

"Kita minta mereka jangan fokus disengketa pasien dan RS saja, tapi kawal juga pemasukan RSUD. Kenapa? Karena RSUD terus merugi, sementara RS Swasta bisa mendapatkan laba," kata Kasir, Selasa, 14 Januari 2020.

Sekarang, tuturnya, tidak ada masyarakat menerima pengobatan gratis, karena sudah ditanggung BPJS. Kalaupun ada tidak ditanggung BPJS, akan dibayarkan pemerintah.

Kasir menduga, kerugian RSUD ini akibat pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) selalu dianggarkan setiap tahunnya dengan angka sangat besar.

"RSUD ini setiap tahun ada pengadaan Alkes. Kadang-kadang Alkes ini tidak sesuai dengan dibutuhkan. Terpenting beli barang saja dulu. Misalnya, di kabupaten dianggarkan pengadaan Alkes jantung, sementara dokternya tidak ada. Kan mubazir jadinya," tutur politisi Hanura ini.

Untuk 2020 ini, APBD Riau sudah menganggarkan anggaran hampir Rp 500 miliar untuk operasional RSUD. Sehingga, jelasnya, ia berharap dana tersebut tidak hanya dihabiskan begitu saja.

"RSUD di luar Riau ada kok yang untung. Makanya saya minta Pak Gubernur  bisa memilih Dirut berorientasi pada pelayanan masyarakat, namun tidak mengenyampingkan finansial dari RS itu sendiri. Kalau begini, keuntungan dari RS itu kemana?" ulasnya.

Nantinya BPRS, sambung Kasir, akan mengamati bagaimana pelayanan rumah sakit terhadap pasien, dimana dalam rapat tersebut diketahui ada beberapa hak dan kewajiban baik dari pasien maupun rumah sakit.

Sementara itu, Dirut RSUD Arifin Achmad, dr Nuzelly belum memberikan komentarnya terkait permintaan anggota DPRD Riau ini.