(Liputan6.com)
Rabu, 29 November 2023 13:46 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Alokasi transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami kenaikan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kenaikan menjadi Rp 857,6 triliun yang digunakan untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
"Untuk transfer ke daerah yang dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun, terjadi kenaikan 5,3 persen dibandingkan tahun 2023," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Indonesia masih di angka di angka 21,6 persen, sedangkan saran dari Organisasi Kesehatan Duni, standar prevalensi stunting harus di bawah 20 persen. Sebab itu, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 1,12 persen atau berkurang 0,62 persen dari September 2022.
Selain itu, alokasi transfer yang ditingkatkan juga untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan.
Sementara itu, sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah akan terus ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan.
Baca Juga
Sri Mulyani juga mengatakan APBN 2024 dirancang dengan defisit 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 522,8 triliun.
Pembiayaan dari defisit tersebut akan terus dijaga pada saat dunia menghadapi situasi higher for longer untuk suku bunga dan tekanan terhadap nilai tukar.
"Kami akan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan juga untuk menjaga rasio utang pada tingkat yang aman," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan terdapat 3,3 juta orang masuk dalam kategori miskin ekstrem, dan terkonsentrasi di Indonesia bagian timur.
"Jumlahnya 3,3 juta di seluruh wilayah Indonesia. Tentu kita bisa melihat, persentase angka kemiskinan ekstrem yang tinggi ini di Indonesia bagian timur, sehingga perlu penanganan yang khusus," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono di Jakarta, Rabu (23/8).
Nunung mengatakan untuk pulau Jawa, meski persentase kemiskinan ekstrem kecil, jumlah penduduk yang tinggi membuat angka absolut menjadi tinggi. Namun, Nunung tidak menyebut secara rinci besarannya.
Maka dari itu, sasaran program penanganan kemiskinan ekstrem tidak hanya berfokus pada provinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi, tetapi wilayah yang angka absolut penduduk miskinnya juga tinggi.
"Jadi, sasaran-sasaran di wilayah dengan persentase tinggi dan secara absolut jumlah penduduknya tinggi. Kami optimistis di 2024 mendekati nol koma sekian, tetapi sudah menyentuh ke arah sana," kata dia.(ANTARA)
