Kapolri Siapkan Pasukan Reaksi Cepat Brimob untuk Pemilu 2024

RIAU ONLINE - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan telah mempersiapkan Pasukan Reaksi Cepat (PRC) yang beranggotakan personel Brimob sebagai bentuk kesiapan pengamanan Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Polri juga sudah menyiapkan personel Brimob yang tergabugn dalam pasukan reaksi cepat (PRC) sebagai power on hand Kapolri, Dankor Brimob, dan Kapolda, yang siap dimobilisasi kapan saja serta di mana saja untuk menghadapi situasi kontijensi," kata Sigit dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 April 2023.

Sigit menyebut pasukan Brimob Polri akan dibagi dalam VII zonasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan mobilisasi dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.

"Di mana, masing-masing zonasi akan saling back up namun tetap memperhatikan kebutuhan personel di daerah asalnya guna mengantisipasi eskalasi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)," ujarnya.

Selain melakukan upaya penguatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) guna menyukseskan Pemilu serentak 2024, Sigit menyebut Polri telah melakukan kerja sama melalui nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu.

"Kerja sama ini akan menjadi landasan hukum sinergisitas di lapangan demi mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang berkualitas dan berintegritas," tuturnya.

Kemudian, kata dia, Polri juga mendorong upaya penguatan Persatuan dengan mendirikan 12 rumah kebangsaan sebagai upaya Polri dalam mendorong penguatan persatuan dan kesatuan.

"12 rumah kebangsaan ini tentu akan kita kembangkan, dan kita harapkan jadi cooling system sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah terjadinya perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi," paparnya.

Menurutnya, upaya-upaya pengamanan yang dilakukan Polri penting sebab saat ini telah memasuki tahapan pemilu 2024. Apalagi, tambah dia, pesta demokrasi kali ini memiliki kompleksitas tersendiri.

"Potensi kelalaian petugas beberapa waktu lalu terhambatya pengiriman logistik pemilu ke lokasi, bahkan mungkian akan terjadi polarisasi di tengah-tengah amsyarakat apabila hal kita tidak antisipasi dengan baik," tutupnya.(ANTARA/Melalusa Susthira Khalida)

Dilarang mengutip berita ini, kecuali seizin ANTARA