Beredar Dokumen M Nasir Catut Nama Ketua KPK Minta Proyek, FKMR: Tak Layak Wakili Riau

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Wakil Sekjen Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Muhammmad Herwan, merespon beredarnya dugaan dokumen M Nasir mencatut nama ketua KPK Firli Bahuri untuk memuluskan proyek di PT Pertamina Hulu Rokan ( PHR) yang viral di media sosial.

Menurut Muhammad Herwan, sebagai wakil rakyat daerah Pemilihan Riau M Nasir semestinya menjaga nama baik Riau dan memperjuangkan kepentingan Riau di Pusat.

"Dia harus memberikan kontribusi terhadap Riau bukan mengedepankan kepentingan bisnis pribadi atau keluarga," katanya.

Muhammmad Herwan mengatakan Riau adalah Negeri Melayu yang identik dengan Islam. Negeri yang menjunjung tinggi marwah dan integritas, mengedepankan tindak dan prilaku santun (budi pekerti baik /akhlaqul qarimah).

Tangkapan layar dokumen yang diunggah @PartaiSocmed di X.com atau Twitter.

Oleh karena itu, siapapun anggota legislatif yang mengatasnamakan dan mewakili rakyat Riau harus dan sejatinya mengedepankan nilai-nilai dan norma adat dan budaya Melayu Riau.

"Seharusnya lagi dengan posisi M Nasir sebagai anggota komisi VII DPR RI yang membidangi masalah Migas, dia patut membantu mempercepat realisasi PI 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Rokan maupun WK Migas lainnya (Siak, Kampar, Mahato, dll) tapi apa yang dilakukan oleh M Nasir justru malah sebaliknya," katanya.

Tak hanya itu, lanjutnya, M Nasir juga pernah meminta pemerintah membatalkan kontrak kerja (WK) Migas CPP yang sudah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas kepada PT Bumi Siak Pusako (BSP).

"M Nasir tak pernah tau bagaimana berat dan berdarah-darahnya rakyat Riau berjuang mendapatkan hak pengelolaan WK Migas CPP (Coastal Plains and Pekanbaru Block) tersebut di tahun 1998. WK CPP bukanlah didapat secara serta merta sebagai hadiah dari Pemerintah Pusat ke Riau, tetapi merupakan perjuangan berbagai komponen masyarakat Riau yang dimotori oleh Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR) dan dilanjutkan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau dengan menyelenggarakan Kongres Rakyat Riau Kedua (KRR II) di tahun 2000.

“Harusnya dia memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, bukan malah sebaliknya menghambat daerah untuk mengelola sumberdaya alamnya dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk masyarakat Riau. Sikap M Nasir ini sudah sangat keterlaluan dan mengkhianati perjuangan Rakyat Riau,"

Masyarakat Riau sudah muak dengan perilaku dan sepak terjang brutal M Nasir ini, sudah terlalu banyak mempermalukan Riau termasuk gaya dinasti politik M Nasir dan sejumlah keluarganya ikut dalam bertarung menjadi calon Legislatif DPR RI pada pemilu 2024 nanti.

Dari data tercatat anak M Nasir masuk Daftar Caleg Tetap (DCT) pemilu 2024, yakni M Rahul yang kini anggota Komisi III DPR RI dari partai Gerindra dan M Rahid sebagai pendatang baru.

Juga ada sepupu M Nasir, Rita Zahara yang juga caleg untuk DPR RI dari Riau. Mau apa sebenarnya keluarga M Nasir dan Nazaruddin ini di Riau ? Mau berkuasa dan menguasai sekaligus menjarah kekayaan sumber daya alam Riau ?

Saya berharap dan menghimbau kepada seluruh rakyat Riau untuk cerdas dan cermat menggunakan hak pilih dalam memilih wakil rakyat dan menentukan pilihannya pada Pemilu 2024 mendatang, jangan sampai memilih orang-orang yang tak berintegritas dan tak ada kontribusi nyata untuk membangun Riau.

Nazarudin yang merupakan abang M Nasir  juga berprilaku yang sama, bahkan saat ini telah dan masih menjalani hukuman terkait dengan beberapa kasus tindak pidana korupsi. Ternyata hal ini tidak membuat jera Nazarudin dan Nasir serta keluarganya yang memanfaatkan jabatan anggota legislatif untuk kepentingan bisnis dan memperkaya diri.

Sebelumnya Media sosial nasional maupun Riau heboh. Gegara pengguna X.com, nama baru Twitter pagi ini, Selasa (10/10/2023), men-twit postingan akun @PartaiSocmed.

Tak tanggung-tanggung, akun @PartaiSocmed mengunggah dokumen berisi dugaan anggota Komisi VII DPR RI, M Nasir, mencatut nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk mendapatkan sejumlah proyek di PT Pertamina Hulu Riau (PHR).

"Dari pada thread-nya kepanjangan kami bocorkan saja dokumen dugaan korupsi PHR yg melibatkan nama M Natsir, Firli, dll. Proyek pengadaan di PHR itu 57 T/tahun dan para pejabat Pertamina tersandera oleh mereka," tulis @PartaiSocmed sebagai prolog, sebelum memposting dokumen di bawahnya.

Dalam dokumen yang tidak dijelaskan bagian dari apa tersebut, disebutkan kalau M Nasir anggota DPR Dapil Riau itu selalu menggunakan nama dan foto Ketua KPK Firli Bahuri untuk memaksa mendapatkan proyek di PHR.

Bahkan, dalam dokumen tersebut, M Nasir sempat mengancam menusuk Erwin Karauw selaku VC SCM PT PHR karena menolak memanggil PT Adil Utama, selalu perusahaan pemenang 2 tender proyek di PHR senilai Rp 260 miliar. Sebab, perusahaan yang di-endorse M Nasir dan saudaranya Nazarudin, kalah.

Umumnya, netizen fokus berkomentar terkait isu santer perilaku Ketua KPK Firli Bahuri dikaitkan dengan dugaan pemerasan dalam penanganan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sementara bagi masyarakat Riau, dokumen yang diunggah @PartaiSocmed seolah mengkonfirmasi isu-isu miring terhadap M Nasir dan keluarganya.