Jangan Gampang Status Siaga Karhutla di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengingatkan bahwa ekonomi dunia tidak sedang baik-baik saja. Sudah banyak negara yang di pasien IMF karena ekonomi negaranya mengalami resesi.

Menurut Menteri Keuangan, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam kondisi aman, tetapi harus tetap waspada dalam pengelolaan keuangan negara.

APBN harus memberi prioritas pada belanja yang memberikan dampak produktif bagi kehidupan masyarakat. Belanja negara yang tidak perlu harus ditekan.

Termasuk dalam mengantisipasi bencana asap yang diprediksi KLHK pada tahun 2023. Anggaran penanggulangan bencana harus tepat sasaran dan indikator capaiannya.

Jangan sampai jadi proyek semata dan disalahgunakan untuk kepentingan pencitraan, mengingat kita dalam tahun politik yang rawan.

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa semua kader partai yang duduk di kabinet memiliki agenda untuk mengkapitalisasi kerja-kerja menterinya dan jaringannya untuk kepentingan meningkatkan elektabilitas partai menjelang tahun 2024, pilpres, pemilu dan pilkada.

Transparansi penggunaan anggaran penanggulangan bencana asap mutlak harus dilakukan, agar publik bisa berpartisipasi memberi kontrol.

 

 

Termasuk juga transparansi penerapan sanksi denda kepada pelaku usaha tanpa izin dalam kawasan hutan yang mencapai luas 3,3 juta hektar (1,3 juta hektar diantaranya ada di Riau).

Jika penerapan denda kepada pelaku usaha tanpa izin dalam kawasan hutan ini dijalankan dengan baik oleh KLHK, maka anggaran penanggulangan bencana asap dengan sendirinya bisa diatasi tanpa menyedot alokasi belanja sektor lainnya.

 

Penulis Ahmad Zazali, SH, MH.  Praktisi Sosio Legal dan Resolusi Konflik. Salah satu pendiri jikalahari dan mantan presidium Jikalahari 2003 - 2005 serta wakil kordinator jikalahari 2005 - 2007.