RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah berencana membangun pabrik Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan kapasitas produksi mencapai 1,5 hingga 2 juta ton per tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rencana ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini cukup besar.
“Pertama, kami mendorong Pertamina untuk membangun pabrik ini. Kedua, kami juga akan mendorong swasta sehingga mereka bisa berkompetisi,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Rabu, 13 November 2024.
Bahlil menerangkan, saat ini subsidi LPG nasional telah membebani negara Rp83 triliun setiap tahunnya. Sementara itu, dari total konsumsi di Indonesia sebesar 8 juta ton per tahun, hanya sekitar 1,9 juta ton yang mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Menurut Bahlil, meskipun nantinya akan dibangun pabrik LPG berkapasitas 2 juta ton, Indonesia masih akan mengalami defisit LPG sekitar 4 juta ton.
Pasalnya, kata dia, potensi gas alam yang digunakan sebagai bahan baku LPG, yakni propana (C3) dan butana (C4) hanya mencapai 1,5 hingga 2 juta ton per tahun.
Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan jaringan gas atau jargas di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta.
Sementara itu, sebagian wilayah Sumatera untuk saat ini sudah mulai dibangun.
Untuk mempercepat pembangunan proyek tersebut, Bahlil mengusulkan pemanfaatan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia beralasan jika proyek tersebut diserahkan sepenuhnya kepada swasta, dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.
“Dan ini sudah saya laporkan kepada menteri keuangan dan presiden,” imbuhnya. (ANTARA)