Prabowo Mau Bikin RI Jadi Lumbung Pangan Dunia, 4 Strategi Ini Bisa Dilakukan

RIAU ONLINE - Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di 2029. Menurut Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, ambisi Prabowo bisa dicapai.

Tapi tidak akan mudah. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk merealisasikannya. Apa yang harus dilakukan Prabowo?

Myrdal memaparkan empat langkah utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pertama, meningkatkan anggaran dan mengalihkan dana untuk keperluan penanaman bibit unggul, subsidi pupuk, dan penyediaan lahan baru bagi pertanian.

Kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan zona pertanian yang sudah ada melalui perbaikan kualitas pupuk, bibit, serta peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Ketiga, mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

“Terakhir, Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara yang memiliki produktivitas pertanian tinggi untuk transfer teknologi (untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen di dalam negeri),” tegas Myrdal, dikutip dari kumparan, Senin, 2 September 2024.

Ironisnya, Indonesia masih ketergantungan impor pangan. Seperti beras yang merupakan bahan pokok makanan bagi sebagian besar masyarakat.

Perum Bulog menargetkan 1,2 juta ton beras impor akan tiba di Indonesia sebelum Desember 2024. Impor beras sebanyak 1,2 juta ton ini untuk menambal penurunan produksi beras sekaligus menjaga stabilitas stok dan harga beras di dalam negeri.

Bulog telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk mengimpor 3,6 juta ton beras pada tahun ini. Hingga Juli 2024, tercatat sudah 2,4 juta ton, sehingga masih ada 1,2 juta ton kuota beras impor yang belum terealisasi.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan kontrak impor beras sekitar 300.000 ton.

“Sehingga sisanya ada 900.000 ton lagi (yang belum terkontrak) dari total target 3,6 juta ton. Kami berharap semua bisa masuk sebelum Desember,” ujar Bayu.

Menurutnya, beras impor tersebut akan dijadikan cadangan beras pemerintah (CBP), termasuk untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual Rp 12.500 per kilogram.