XL Axiata Perkuat Dukungan ke UMKM Perempuan, Pesantren, dan Komunitas Penyandang Disabilitas

RIAU ONLINE, PEKANBARU - XL Axiata berharap program ini mampu meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM perempuan dalam literasi keuangan, literasi digital, dan kewirausahaan di Kota Malang. Dengan kemampuan tersebut, berharap usaha mereka bisa semakin maju dan berkembang, yang pada akhirnya, selain akan dapat menopang ekonomi keluarga, juga bisa menguatkan ekonomi daerah.

Memasuki usia ke-27 tahun melayani Indonesia, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus memperkuat dukungan pada program-program sosial. Dukungan tersebut antara lain menyasar pada tiga area, yaitu UMKM Perempuan melalui program Sisternet, pesantren, serta penyandang disabilitas.

Untuk UMKM, XL Axiata menggelar pelatihan bagi UMKM yang dirintis dan dikelola oleh perempuan. Melalui Sisternet, program ini mencakup pelatihan dan bantuan modal secara komprehensif. Kota Malang, Jawa Timur menjadi tempat pertama untuk menggelar program ini, yang akan dilaksanakan mulai 6 November 2023. Dengan tema "Dukung Efektivitas Pemanfaatan Modal UMKM Perempuan”, XL Axiata bekerja sama dengan para mitra yakni Huawei, PT Tower Bersama, PT Solusindo Kreasi Pratama, PT. Era Bangun Telecomindo, Fiberhome, Mitratel, Alita, Dentsu International Indonesia, PT. Pura Barutama serta Yayasan Benihbaik, Komunitas Bloggercrony Indonesia, Peak Performance Indonesia, Resellerun, Amangtiwi Malang, dan Mom Digipreneur.

“Kami berharap, program ini mampu meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM perempuan dalam literasi keuangan, literasi digital, dan kewirausahaan di Kota Malang. Dengan kemampuan tersebut, kami berharap usaha mereka bisa semakin maju dan berkembang, yang pada akhirnya, selain akan dapat menopang ekonomi keluarga, juga bisa menguatkan ekonomi daerah. Sudah terbukti, UMKM yang kuat dalam kinerja, juga mampu menopang perekonomian di saat krisis," kata Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O. Baasir.

Marwan menambahkan, di Kota Malang ada sekitar 8.000 UMKM. Sektor usaha yang mereka geluti juga  sangat beragam. Banyak dari mereka dirintis dan dikelola oleh para perempuan. Kemampuan manajemen bisnis mereka pun juga masih apa adanya, dengan tingkat literasi keuangan dan digital yang sekadarnya. Oleh karena itu, XL Axiata berpandangan bahwa UMKM di kota ini perlu mendapatkan pendampingan, khususnya para pelaku UMKM perempuan.

Untuk Kota Malang ini, XL Axiata menargetkan 27 pelaku UMKM perempuan yang akan diberikan pelatihan. Seleksi para peserta dimulai dari penjaringan  melalui media digital. Penjaringan ini dilakukan dengan melihat sejumlah kriteria, seperti antara lain diutamakan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, usaha sudah berjalan selama minimal satu  tahun dengan tipe UMKM. Selain itu, metode bisnis yang dijalankan masih konvensional, serta memiliki komitmen mengembangkan UMKM dengan konsep digitalisasi.

Para peserta daftar melalui aplikasi Sisternet, yang berhasil lolos nantinya akan mengikuti pelatihan offline selama 3 hari, mendapatkan softcopy modul pembelajaran, tugas harian, pre-test, post-test, pendampingan, hingga kelas lanjutan. Sesi pendampingan atau monitoring ini nantinya akan dilaksanakan selama  tiga bulan. Dalam sesi tersebut, peserta memiliki kesempatan untuk berkonsultasi secara individual dengan para mentor dan sesi lanjutan yang akan disesuaikan dengan evaluasi kebutuhan peserta. Selain itu, mentor juga akan melakukan evaluasi bisnis para peserta dengan merujuk informasi pertumbuhan usaha dan implementasi pengelolaan usaha yang tepat serta memantau pemanfaatan modal usaha.

Para peserta terpilih yang telah mengikuti rangkaian program ini pun nantinya akan mendapatkan modal usaha senilai total Rp 150 juta. Lebih jauh, mereka diharapkan akan memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengevaluasi keuangan usaha mereka. Kedua, peserta dapat mengembangkan produk mereka secara efektif. Ketiga, peserta memiliki kemampuan untuk memasarkan produk mereka dan menjangkau lebih banyak pembeli. Keempat, adanya transformasi digital bagi usaha para peserta.

Donasi pondok pesantren dan penyandang disabilitas

Selanjutnya, untuk program yang menyasar pesantren dan komunitas penyandang disabilitas, XL Axiata menyalurkan donasi yang disesuaikan dengan kebutuhan  masing-masing target penerima manfaat, serta bantuan Router GDK (Gerakan Donasi Kuota) dan Paket Data sebesar 20Gb selama periode satu tahun. Donasi disalurkan kepada 27 pondok pesantren (ponpes) dan yayasan yang bergerak pada pembinaan penyandang disabilitas di Indonesia.

Ponpes yang mendapatkan donasi ini antara lain, Ponpes Imam Ibnu Katsir - Pekanbaru, Ponpes Muflihatul Aliyah Kabupaten Lebak Banten, Ponpes An-Nidhom – Cirebon, Ponpes Annuqayah – Kabupaten Sumenep Madura, Ponpes Gratis Al Insaniyah – Surabaya, Ponpes Dar Ali Al Banjary - Banjarmasin, Ponpes MDIA Bontoala - Makassar, dan Ponpes Darul Istiqomah – Manado.

Sementara itu, beberapa yayasan pembinaan disabilitas yang juga turut menerima manfaat antara lain Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Padang, Pesantren Inklusi Griya Sunnah – Bogor, Pesantren Tunarungu Darul Ashom – Sleman, dan Ponpes ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) KH. A Dahlan – Banyuwangi.

“Program-program pemberdayaan UMKM perempuan serta disabilitas dari XL Axiata ini tentunya sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di Indonesia. Dengan fokus pada bidang-bidang seperti UMKM dan inklusi disabilitas, XL Axiata bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang penting dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.” lanjut Marwan. 

Program donasi bagi ponpes serta disabilitas ini akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai provinsi, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu juga Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Sulawesi Utara. Perusahaan akan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lokal, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk memastikan implementasi dan distribusi sumber daya yang efektif.