(infosawit.com)
RIAUONLINE, PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau menyebut harga minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) ambrol pada pekan ini. Sehingga harga CPO pekan ini tercatat Rp8.522,69/kg.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmaja mengatakan ada beberapa fundamental yang mengerek harga CPO menjadi anjlok saat ini.
"Menurut Ketua Perdagangan dan Perencana di Kaleesuwari Intercontinental Gnanasekar Thiagrajan bahwa ekspor CPO Indonesia yang kini mulai membanjiri pasar nabati dunia, tidak sebanding dengan permintaannya. Sejak Rabu 22 Juni 2022, Indonesia telah mengeluarkan izin ekspor CPO sebanyak 894.481 ton di bawah skema Domestic Market Obligation (DMO)," kata Defris, Selasa 28 Juni 2022.
Dikatakan Defris, dengan kondisi tersebut ketika supply CPO Indonesia memenuhi pasokan di pasar nabati dunia, maka demand terhadap CPO berpotensi turun.
Dari data Reuters, impor minyak sawit India per Mei tercatat turun 10 persen ketimbang bulan sebelumnya karena Indonesia sempat melarang ekspor CPO.
"China dan India merupakan konsumen terbesar minyak kelapa sawit dunia, sehingga potensi penurunan pada permintaannya akan menekan harga CPO," tukasnya.
Baca Juga
Sementara itu, dilansir dari Inews.id, menyusul anjloknya harga minyak nabati secara drastis, Asosiasi Pengolahan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Millers Association/POMA) menyatakan sejumlah pabrik kelapa sawit di Malaysia akan menghentikan produksi untuk sementara waktu.
Pihak berwenang Malaysia juga dikabarkan meminta produsen untuk membeli kelapa sawit langsung dari petani.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia, Wee Jeck Seng. Ia mengatakan,m pemerintah telah menerima keluhan pabrik yang menolak membeli kelapa sawit.
"Buah kelapa sawit di petani tidak bisa disimpan lebih dari dua sampai tiga hari atau mereka akan membusuk. Ini akan mempengaruhi petani kecil. Pengusaha harus bertanggung jawab, tidak peduli apakah harganya tinggi atau rendah," katanya, Selasa (28/6/2022).
Kendati demikian, ia menegaskan akan membahas lebih lanjut masalah tersebut bersama Dewan Minyak Sawit Malaysia, regulator industri, dan sejumlah pabrik yang bermasalah.
