RIAUONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau membidangi keuangan mengaku sangat menyayangkan sikap pasrah yang ditujukan oleh Pemerintah Provinsi Riau terkait usaha Riau dalam merebut Blok Rokan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, menurutnya Pemprov tidak mau berjuang dan bersikap pesimis.
"Mereka tidak mau berjuang, selama ini juga mereka bergerak sendiri saja," ungkap Suhardiman, Jumat, 20 Juli 2018.
Politisi yang kerap disapa Datuk ini menghimbau agar Pemprov berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat Riau untuk merebut blok Rokan yang diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat Riau.
"Ini harus melibatkan tokoh masyarakat, para aktivis, mahasiswa, dan seluruh stakeholder yang peduli dengan Riau, kalau perlu buat pertemuan besar-besaran, kalau berjalan sendiri ya susah," katanya.
Diingatkan Datuk, harusnya Pemprov bisa belajar dari kejadian beberapa tahun yang lalu saat masyarakat Riau menuntut hak Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 15 persen.
"Kita perjuangkan 15 persen dulu itu susah, ingat perjuangan itu, belajar dari sana, kalau pasrah itu tidak ada ikhtiar, mundur sajalah,"tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat siapa operator pengelola Blok Rokan, Riau. Pasalnya ladang minyak tersebut akan habis kontraknya pada 2021 oleh PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI).
"Kita tidak bisa berbuat banyak soal penunjukan pengelola Blok Rokan yang saat ini dipegang Chevron," kata Asisten II Setdaprov Riau, Masperi.
Dia mengatakan, memang seyogyanya kalau habis masa kontraknya, Blok Rokan diambil alih PT Pertamina (Persero). Karena kalau diserahkan ke Pertamina memang keuntungannya bagi negara lebih banyak.
"Pengelolaan minyak di Blok Rokan investasi yang membutuhkan teknologi tinggi serta padat modal. Tapi kan pak Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut pernah menyatakan, bisa saja kontrak Blok Rokan berlanjut dikelola oleh Chevron," paparnya.