BI: Riau Harus Jeli Kelola Anggaran

Penulis: Wilna Sari

 

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Bank Indonesia Provinsi Riau meminta pemerintah daerah setempat untuk jeli mengatur likuiditas fiskal daerah dengan mematangkan perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran, di tengah merosotnya pendapatan daerah akibat kondisi harga minyak mentah dan komoditas unggulan seperti kelapa sawit yang belum membaik hingga saat ini.

 

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Pekanbaru Ismet Inono mengatakan porsi anggaran daerah di Riau pada 2015 lalu masih didominasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

 

“Anggaran daerah Riau 46 persennya dari PAD dan 42 persennya dari dana perimbangan. Sementara 77 persen dana perimbangan ini didapatkan Riau dari dana bagi hasil, yang seperti diketahui saat ini sektor unggulan yang menjadi sumber dana bagi hasil sedang anjlok,” katanya, Jumat, 11 Maret 2016. (KLIK: Bank Mandiri Akan Buka 10 Cabang Baru)

 

Menurutnya bila Riau tidak jeli mengantisipasi kondisi tersebut, kekuatan fiskal daerah bisa terganggu dan proses pembangunan di daerah bisa terhenti di tengah pengerjaan.

 

Di samping itu, kondisinya bisa bertambah menyulitkan pemda di tengah regulasi baru dari Kementerian Keuangan yaitu PMK Nomor 235/ 2016 yang mengatur penyaluran dana bagi hasil ke daerah dalam bentuk surat berharga negara dan tidak lagi likuid seperti aturan sebelumnya.

 

"Namun sejauh ini kami melihat, sudah ada upaya kuat dari pemda dalam realisasi anggaran daerah itu dari 2014 ke 2015, dengan meningkatkan belanja daerah dari nilai Rp5,5 triliun menjadi Rp7,7 triliun. Meskipun persentasenya hanya berada di posisi 67 persen dari APBD 2015," katanya.

 

Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah meningkatkan pengawasan di setiap satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran daerah.

 

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan anggaran daerahnya di 2016 mengalami banyak perubahan akibat merosotnya harga minyak mentah dan komoditas kelapa sawit. (LIHAT: Di Sumatera, Riau Nomor 2 Paling Tinggi Pengangguran)

 

“Jadi kami berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah di tengah kondisi yang cukup sulit yakni pelemahan harga migas dan harga komoditas kelapa sawit. Bahkan aturan baru dari Kemenkeu ini juga kami perkirakan ikut berpengaruh,” katanya.

 

Dari data pemprov, anggaran daerah tersebut pada 2016 mencapai Rp11,2 triliun. Namun setelah dilakukan rasionalisasi akibat pengurangan DBH migas senilai Rp276 miliar, menjadi Rp10,9 triliun. Sedangkan Bank Indonesia Riau memerkirakan perekonomian setempat bakal tumbuh positif sebesar 1,2% - 2,2% pada triwulan I/2016.