(INTERNET)
Jumat, 22 Januari 2016 22:29 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Usai konsep perluasan otonomi daerah diterapkan di Riau sejak tahun 1998 pasca reformasi, Mendagri nilai perkembangannya tak cukup baik di Indonesia.
Sejak negara melakukan pemekaran secara besar-besaran pada tahun 1999, masih banyak daerah hingga kini menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih tertinggal jauh dan tak tersentuh.
"Padahal tujuan atau pesan dari otonomi daerah itu kan melakukan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh daerah itu sendiri. Namun hingga kini hampir 50 persen daerah yang sudah mekar itu tak berkembang secara baik. Padahal mereka minta mekar karena supaya berkembang," ungkap Tjahjo, Jumat (22/1/2016).
Baca Juga
Untuk itu Tjahjo meminta kepada Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman untuk tak sembarangan memberikan rekomendasi pemekaran pada daerah, karena dikhawatirkan hal tersebut hanya urusan politis ketimbang murni pemekaran.
"Kepala daerah khususnya pak gubernur supaya lebih hati-hati dalam memberikan rekomendasi pemekaran daerah. Karena kalau berkaca di daerah lain itu isu pemekaran itu biasanya muncul setelah pilkada," terang politisi partai PDIP ini.
Biasanya menurut Tjahjo, calon yang kalah akan memobolisasi masyarakat pendukungnya untuk meminta pemekaran. Pemunculan ini selalu tanpa ada pertimbangan yang cukup tentang masa depan daerah tersebut jika dimekarkan.
"Biasanya motif pemekaran itu sakit hati karena kalah dalam pemilu. Karena jika dilihat isunya selalu muncul setelah pemilu selesai. Selalu yang kalah ini ikut terlibat penting. Padahal apa salahnya legowo dan sama-sama membangun daerah yang sama. Toh kebanyakan mereka tak punya kajian atau analisis yang tajam bagaimana nasib daerah itu setelah berkembang. Ini yang buat selama ini banyak daerah berkembang itu gagal mekar dengan baik," jelas Tjahjo.
