RIAU ONLINE, PEKANBARU - Puluhan massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) menggelar aksi di bundaran Tugu Zapin Pekanbaru. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan kebijakan pungutan dana Ketahanan Energi Rp 200-300 per liter pada masyarakat pengguna BBM.
BEM Unri juga menolak dan mengecam kebijakan-kebijakan pemerintah dianggap tidak pro rakyat ini. Mereka mengatakan, Presiden Jokowi merupakan kroni-kroni kapitalis yang melepaskan harga kebutuhan kebutuhan pada mekanisme pasar. (Baca Juga: Musim Pilkada Usai, PNS tak Dukung Calon Menang Cemas Dimutasi)
Sehingga pengunjuk rasa menilai, pemerintah telah kehilangan kedaulatan pada negaranya sendiri.
"Pada akhir Desember 2015 lalu pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said menggumumkan akan melakukan penurunan harga BBM 5 Januari 2016, namun dalam waktu bersamaan pemerintah rupanya juga akan melakukan pungutan liar berkedok dana ketahanan energi bagi masyarakat pengguna BBM Rp 300 per liternya," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Andres Pransiska, Senin (4/1/2015) sore.
Andres menilai, kebijakan dibuat pemerintah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ini membuat pemerintah bertindak semena-mena kepada rakyatnya yang mayoritas masih hidupnya berada di bawah garis kecukupan. (Klik Juga: BPBD Riau Sudah Tahu Kemarau Panjang 10 Bulan)
"Jika hal ini diteruskan efek kebijakan ini akan menimbulkan Sebuah gelombang perlawanan dari rakyat untuk menurunkan Presiden Joko Widodo dari kursi kepresidenannya. Karena rakyat tak akan diam ketika ditindas saja," ungkapnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
