(RIAUONLINE.CO.ID/ZUHDY FEBRIYANTO)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sudah dua pekan Presiden Joko Widodo berkunjung ke bekas lahan gambut yang terbakar di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (9/10/2015) silam.
Sudah dua pekan juga ia berjanji akan memadamkan api serta mengurangi asap. Faktanya, justru sebaliknya, asap semakin tebal di Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga daerah-daerah di Kalimantan. (Baca Juga: Inilah Derita Anak-anak. Saat Asap Quinsha Mimisan)
Namun, bukannya menepati janji padamkan api, malah Jokowi diagendakan berangkat ke Amerika Serikat, 25-28 Oktober 2015 mendatang.
"Jokowi telah gagal padamkan api di Sumatera dan Kalimantan seperti ia janjikan ke Riau dua pekan lalu. Janji ia sampaikan juga gagal terwujud. Malahan asap semakin tebal di Riau dan Sumatera, usai ia pulang ke Jakarta," kritik Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Riko Kurniawan, saat bincang-bincang dengan RIAUONLINE.CO.ID, Kamis (22/10/2015).
Baca Juga
Riko mengatakan, usai gagal padamkan api, terpenting saat ini bagaimana penanganan korban-korban paparan asap pembakaran hutan dan lahan. Langkah cepat itu, disertai prosedur tetapnya tidak terlihat dilakukan pemerintah saat ini. (Klik Juga: Lagi Korban Asap. Lutfi Hembuskan Nafas Jelang Azan Subuh)
"Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, bahkan pusat, belum pernah melakukan upaya penanganan warga yang menjadi korban asap. Apakah evakuasi atau lainnya. Respon cepat harus dilakukan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan tangani ini," saran Riko.
Lambannya penanganan warga yang menjadi korban asap, tutur Riko, menandakan pemerintah gagap. Langkah cepat itu belum dilakukan hingga sekarang. Ia menjelaskan, kondisi iklim dan El Nino ini diprediksi hingga Maret 2016 mendatang. (Lihat Juga: Selamat Jalan Hanum, Gadis Kecil Korban Ganasnya Asap Riau)
Riko juga mendesak Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri), Arsyadjuliandi Rachman, untuk segera melakukan langkah cepat menangani korban asap. Setidaknya, saat ini sudah tiga warga di Riau korban paparan asap sejak Agustus 2015 silam.
"Dengan kondisi seperti, buat apa APBD Riau hingga Rp 5 triliun ditambah kabupaten dan kota, jika penanganan korban asap tidak ada sama sekali," jelas Riko.
"Ini bukan lagi ranah Siti Nurbaya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semata saja. Melainkan juga ranah satu kementerian koordinator yang dipimpin Puan Maharani," sambungnya. (Baca: Nasi Goreng Permintaan Terakhir Lutfi)
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
