RIAU ONLINE, DUMAI - Polres Dumai mulai memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektoral guna mematangkan pelaksanaan Program Quick Wins Kapolri, Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), di Kota Dumai.
Rapat yang berlangsung di Ruang Kapolres Dumai, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu, 21 November 2026 sekitar pukul 09.00 WIB itu dipimpin langsung Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setiawan.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Muhammad Zakir, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Dumai Zulfan Ismaini, serta Kepala Bappeda Kota Dumai, Budhi Hasnul dan Polres Dumai.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal menyatukan komitmen berbagai pihak agar program kepedulian terhadap pengangguran tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan akses dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Pembahasan mengacu pada Surat Telegram Kapolri Nomor STR/3150/XI/REN.1./2026 tertanggal 19 November 2026 tentang pelaksanaan Program Polisi Peduli Pengangguran secara serentak dan berkesinambungan.
Dalam pelaksanaannya, POLIRAN mengedepankan konsep 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Tahap pertama dilakukan melalui pemetaan serta pendataan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Selanjutnya, para pencari kerja akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan dunia industri, termasuk pembekalan keterampilan dan sertifikasi kompetensi.
Setelah memiliki kemampuan yang dibutuhkan, mereka akan difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan, BUMN/BUMD, UMKM, asosiasi hingga berbagai badan usaha jasa.
Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setiawan menegaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, masyarakat yang telah mengikuti pelatihan harus mendapatkan peluang untuk masuk ke dunia kerja. Karena itu, diperlukan komitmen perusahaan dan pelaku usaha agar proses penyaluran tenaga kerja bisa berjalan secara nyata.
"Polres Dumai berperan sebagai penghubung antara masyarakat pencari kerja dengan perusahaan maupun dunia industri".
"Dengan adanya sinergi ini, diharapkan masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dapat memperoleh kesempatan kerja," ujar Kapolres dalam rapat koordinasi tersebut.
Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, Polres Dumai bersama Pemko Dumai, Kadin, perusahaan, pengelola perhotelan, badan usaha jasa, UMKM, BUMN/BUMD dan sejumlah pihak terkait juga membahas rencana membangun kemitraan secara tertulis melalui Memorandum of Understanding (MoU).
Kesepakatan tersebut nantinya diharapkan menjadi landasan kerja sama dalam membuka akses penempatan tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang telah menyelesaikan pelatihan dan mengantongi sertifikat kompetensi.
Dengan pola kemitraan tersebut, kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan diharapkan dapat dipertemukan dengan ketersediaan calon pekerja yang sudah dipersiapkan melalui program POLIRAN.
Tak hanya menyentuh persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan, program ini juga dipandang memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pasalnya, pengangguran yang tidak tertangani dapat menjadi salah satu faktor kerentanan sosial. Dengan memberikan keterampilan, pembinaan, dan akses pekerjaan, masyarakat diharapkan memiliki aktivitas produktif serta kesempatan memperbaiki taraf hidup.
"Polres Dumai menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder agar program tersebut tidak berhenti pada pendataan maupun pelatihan," tegasnya.
Melalui kolaborasi kepolisian, pemerintah dan dunia usaha, POLIRAN diharapkan menjadi salah satu upaya konkret dalam menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Dumai.

