RIAU ONLINE, PELALAWAN - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, dipastikan tidak akan menghentikan keberlangsungan operasional perusahaan maupun berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
Pemerintah memastikan telah menyiapkan skema keberlanjutan operasional perusahaan setelah izin pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) tersebut resmi dicabut.
Langkah ini dilakukan agar penertiban kawasan hutan tidak berdampak terhadap nasib pekerja maupun kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan.
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita LH Simanjuntak, menegaskan pencabutan izin bukan berarti aktivitas operasional perusahaan akan berhenti begitu saja.
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," ujar Barita, Sabtu, 21 November 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah telah membahas dan mengoordinasikan mekanisme untuk memastikan kegiatan operasional PT RAPP tetap berjalan meskipun izin PBPH perusahaan tersebut telah dicabut.
Dalam skema yang disiapkan, keberlanjutan operasional nantinya akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pola kerja sama.
Menurut Barita, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengembalian penguasaan kawasan hutan kepada negara, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul akibat kebijakan tersebut.
"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak," tegasnya.
Barita juga memastikan hak-hak karyawan tetap menjadi perhatian pemerintah. Para pekerja disebut tetap harus mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," pungkas Barita.
Melalui keputusan tersebut, negara kembali menguasai areal kerja PT RAPP dengan luas sekitar 338.536 hektare.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Pencabutan izin dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan yang menjadi wilayah perizinan perusahaan.
Temuan tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat Gajah Sumatera.
Atas keputusan pencabutan izin tersebut, seluruh aktivitas di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan penguasaan kawasan dikembalikan kepada negara.
Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan. Tanggung jawab hukum maupun kewajiban pemulihan lingkungan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah kini dihadapkan pada dua agenda penting, yakni memastikan penertiban kawasan hutan berjalan sesuai regulasi sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi dan perlindungan terhadap pekerja serta masyarakat di sekitar wilayah operasional PT RAPP.

