Rumbai dan Sail Rawan Banjir, DPRD Pekanbaru Minta Pemko Siaga

Ketua-Komisi-IV-DPRD-Kota-Pekanbaru-Rois2.jpg
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan potensi terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pun diminta tidak lengah dan segera memperkuat kesiapsiagaan, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak menunggu bencana terjadi untuk menyiapkan langkah penanganan. Seluruh peralatan pendukung harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu.

Menurut Rois, peralatan yang perlu disiagakan meliputi alat berat, perahu karet hingga tenda pengungsian. Kesiapan sarana tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses evakuasi dan penanganan warga apabila banjir melanda.

"Jangan sampai ketika banjir terjadi, peralatan justru belum siap. Ini penting kami ingatkan," ujarnya, Ahad 1 November 2026.

Rois menyebutkan, berdasarkan pemetaan Pemko Pekanbaru, Kecamatan Rumbai dan Sail menjadi dua wilayah yang paling berpotensi mengalami banjir dari total 15 kecamatan di Kota Pekanbaru.

Kedua kawasan tersebut memiliki risiko luapan air yang dapat masuk ke permukiman warga. Kondisi geografis yang berada di sekitar aliran Sungai Siak dan Sungai Sail menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi banjir, terutama saat curah hujan tinggi.


Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir hujan kerap mengguyur Pekanbaru hampir setiap sore hingga malam hari. Situasi ini perlu diantisipasi melalui langkah konkret dan koordinasi yang lebih intensif antarinstansi.

Untuk itu, Rois meminta sejumlah OPD memperkuat sinergi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Instansi yang perlu dilibatkan antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, serta OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Dengan demikian, dampak banjir terhadap masyarakat, terutama risiko korban jiwa, dapat diminimalkan.

"Kita harapkan, jika pun terjadi banjir, jangan sampai memakan korban. Kita minta masyarakat juga tetap waspada," tegasnya.

Selain mengingatkan pemerintah, Rois juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan aktif berkoordinasi dengan perangkat lingkungan setempat.

Warga diminta memanfaatkan peran ketua RT dan RW untuk segera melaporkan kepada pihak kelurahan maupun kecamatan apabila terjadi kenaikan debit air sungai atau muncul genangan secara tiba-tiba.

"Tentunya kita berharap, dengan koordinasi dan kesiapan seluruh pihak, penanganan banjir bisa lebih cepat. Sehingga risiko terhadap keselamatan warga bisa ditekan," tutupnya.