Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan saat rakor penanggulangan karhutla di GOR Mapolda Riau, Kamis, 27 Agustus 2026. (RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau membutuhkan kekuatan bersama melalui gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak.
Hal itu disampaikan Herry saat menghadiri rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Provinsi Riau yang digelar di GOR Mapolda Riau, Kamis, 27 Agustus 2026.
Herry menyebut karhutla di Riau saat ini sudah masuk kategori kejadian luar biasa atau extraordinary. Karena itu, penanganannya juga harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa.
“Kekuatan kita adalah bergotong royong. Tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan secara parsial untuk menghadapi karhutla yang sudah kita anggap sebagai kejadian extraordinary, kejadian luar biasa,” kata Herry.
“Kejadian luar biasa harus kita selesaikan dengan cara-cara luar biasa,” sambungnya.
Menurut Herry, upaya penanganan karhutla dilakukan dengan memadukan pemantauan melalui teknologi satelit dengan pengecekan langsung di lapangan. Ia bersama Pangdam XIII/Tuanku Tambusai bahkan melakukan penyisiran menggunakan helikopter dari wilayah utara hingga Siak.
“Kita memastikan apa yang sudah ditunjukkan oleh aplikasi, itu bukan hanya pantauan secara satelit. Kita memastikan dengan melihat langsung apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan benar-benar terjadi,” ujarnya.
Herry mengatakan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api hingga perusahaan sangat dibutuhkan.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Gubernur Riau dalam upaya penanganan karhutla, termasuk kehadiran pimpinan perusahaan dalam rapat koordinasi tersebut.
“Nggak bisa kita sendiri-sendiri. Kita butuh uluran tangan Pak Gubernur untuk memberikan sumbangsihnya, bukan hanya materi tapi juga materiel,” katanya.
Herry mengungkapkan, berdasarkan pemantauan hingga Kamis pagi pukul 08.00 WIB, jumlah titik panas (hotspot) di Riau turun menjadi 79 titik.
Baca Juga
Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 600 titik panas.
“Total untuk hari ini ada 79 titik panas. Tinggal 79 titik panas. Kemarin, empat hari yang lalu ketika kedatangan Pak Presiden, sampai 600 sekian titik panas,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu wilayah yang sebelumnya menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Di wilayah tersebut, luasan lahan terbakar diperkirakan mencapai sekitar 800 hingga 900 hektare.
Herry menyebut upaya pemadaman melalui pasukan darat, pemadaman udara menggunakan helikopter, serta operasi modifikasi cuaca (OMC) membuahkan hasil.
“Alhamdulillah, yang 900 hektare karena upaya pemadaman, upaya OMC terus-menerus, yang 900 hektare di Kerumutan sudah zero,” katanya.
Meski api telah berhasil dipadamkan, Herry menegaskan upaya pencegahan harus tetap dilakukan. Di antaranya dengan membuat sekat kanal dan menggali sumur sebagai sumber air untuk mengantisipasi munculnya kembali kebakaran.
“Walaupun sudah padam, kita tetap harus membuat sekat kanal. Kita tetap harus bisa menggali sumur-sumur sebagai sumber air kita semua,” ujarnya.
Dari 79 titik panas tersebut, sebanyak 13 titik berada di Kabupaten Siak dengan kategori sedang (medium). Sementara itu, terdapat 17 titik panas di wilayah Indragiri Hilir yang juga menjadi perhatian untuk segera dilakukan pengecekan dan penanganan di lapangan.
Herry mengatakan dirinya telah meminta jajaran TNI untuk mengerahkan pasukan darat ke lokasi-lokasi tersebut.
“Hari ini Pak Gubernur geser ke Siak, kita lakukan bersama-sama,” katanya.
Ia juga menegaskan setiap munculnya titik panas harus segera diverifikasi dengan mendatangi lokasi secara langsung.
“Kalau seandainya sudah selesai, satu ada muncul spot, harus segera cepat dilakukan verifikasi. Harus datang langsung diverifikasi,” tegas Herry.
Selain penanganan dan pencegahan, Herry memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan tetap dilakukan.
Ia menyebut salah satu kasus terjadi di Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, dengan luas lahan yang terbakar sekitar 30 hektare. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan seorang tersangka.
Menurut Herry, proses penyidikan membutuhkan waktu karena melibatkan pemeriksaan ahli dan pengecekan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP).
“Kita lakukan penegakan hukum, 30 hektare yang dibakar. Itu terjadi dua-tiga minggu yang lalu. Karena prosesnya lama dari keterangan ahli, ahli harus datang ke Jakarta dan harus datang langsung ke TKP,” jelasnya.
Herry juga meminta jajarannya memperbarui papan peringatan di lokasi-lokasi yang pernah terbakar dengan mencantumkan ketentuan hukum terbaru sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Ia menegaskan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, masyarakat dan perusahaan menjadi kunci dalam menghadapi karhutla.
“Bapak Presiden beberapa hari lalu juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama gotong royong yang kita lakukan. Ini menjadi kekuatan kita bersama,” pungkasnya.
