Kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru, Selasa, 18 Agustus 2026. (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai membayangi sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Dokter Paru Riau, dr Indra Yovi, yang mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu kondisi memburuk sebelum mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat.
Mantan Juru Bicara Satgas Covid-19 Riau itu mengatakan, berdasarkan kondisi titik panas yang terpantau pada pagi hari, sebaran titik api di Pulau Sumatera masih didominasi wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi.
Sementara itu, titik api di Provinsi Riau masih berada pada kisaran puluhan titik dan terutama terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir (Inhil).
Namun, persoalan yang perlu diwaspadai bukan hanya kebakaran yang terjadi di wilayah Riau. Arah angin yang bergerak dari selatan ke utara turut membawa asap dari kebakaran di Sumsel dan Jambi masuk ke wilayah Riau.
"Jumlah titik api di Sumatera pagi ini didominasi di wilayah Sumsel dan Jambi. Titik api di Provinsi Riau masih berkisar puluhan titik yang terkonsentrasi di daerah Pelalawan dan Inhil," ujar dr Indra Yovi, Sabtu, 22 Agustus 2026.
"Namun, arah angin yang bertiup mengarah dari selatan ke utara yang mengakibatkan wilayah Riau mendapatkan juga asap kebakaran hutan yang berasal dari Sumsel dan Jambi," sambungnya.
Menurutnya, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Riau saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Pelalawan dan Pekanbaru disebut telah berada pada zona merah atau kategori tidak sehat.
Dampak asap tersebut, kata Indra, mulai dirasakan masyarakat terutama pada pagi hari. Jarak pandang mulai terbatas, bau asap mulai tercium, dan keluhan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap juga mulai bermunculan.
Indra Yovi menyebut indeks pencemaran udara atau ISPU di Pelalawan dan Pekanbaru berada di zona merah atau kategori tidak sehat.
"Kondisi ini sudah mulai terasa terutama pagi hari, di mana jarak pandang mulai terbatas dan bau asap mulai terasa serta bermunculannya kasus-kasus ISPA yang telah terasa peningkatannya," lanjutnya.
Indra menilai Riau masih memiliki kesempatan untuk melakukan persiapan menghadapi kemungkinan terburuk.
Ia mengingatkan pengalaman buruk bencana asap pada 2015 dan 2019 tidak boleh kembali terulang tanpa kesiapan sistem kesehatan dan perlindungan masyarakat.
Baca Juga
Menurutnya, pemerintah harus hadir sejak kondisi mulai menunjukkan tanda-tanda memburuk, bukan baru bergerak ketika kualitas udara telah masuk kategori berbahaya.
"Kita di Provinsi Riau masih punya kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk kejadian terburuk seperti tahun 2015 dan 2019," tegasnya.
Ia meminta pemerintah mulai menyiapkan berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat yang berpotensi terdampak asap karhutla.
"Negara harus mempersiapkan kehadirannya pada kondisi sekarang. Jangan sampai begitu ISPU sudah menunjukkan warna coklat dan hitam, kondisi berbahaya untuk kesehatan, baru ketar-ketir memulai persiapan untuk mencegah dampak asap kebakaran hutan ini terhadap kesehatan," tegas Yovi.
Indra menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan kesehatan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dari respons pemerintah.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten dan kota, bersama TNI dan Polri, memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi memburuknya kualitas udara.
Salah satu langkah yang dinilai perlu segera dipersiapkan adalah penyediaan rumah oksigen atau tenda oksigen di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat terdampak.
"Pemprov, Pemko dan Pemkab beserta TNI dan Polri harus saling bersinergi mempersiapkan rumah oksigen atau tenda oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Indra.
Selain fasilitas oksigen, pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan obat-obatan dan layanan kesehatan yang dapat langsung menjangkau masyarakat di wilayah terdampak asap.
Ia menilai layanan kesehatan tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Dalam kondisi kabut asap yang semakin berat, pemerintah perlu melakukan pelayanan secara aktif atau jemput bola.
"Obat-obatan dan layanan kesehatan yang langsung jemput bola ke masyarakat terdampak juga harus dipersiapkan," katanya.
Indra juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan masker bagi masyarakat, khususnya kelompok yang berada di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat.
Menurutnya, perlindungan masyarakat harus dilakukan sejak dini dengan memperkuat edukasi mengenai bahaya paparan asap sekaligus memastikan kebutuhan perlindungan dasar tersedia.
"Pemerintah harus memastikan ketersediaan masker untuk masyarakat terdampak," tegasnya.
Ketersediaan masker, menurut dia, tidak boleh menjadi persoalan ketika kondisi udara semakin buruk. Pemerintah perlu melakukan pemetaan wilayah terdampak sekaligus memastikan distribusi perlengkapan pelindung dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Indra mengatakan kondisi El Nino yang luar biasa dapat membuat situasi karhutla dan kabut asap menjadi lebih sulit dikendalikan.
Meskipun pemerintah telah bekerja keras melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla, langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan tetap harus diperkuat.
"Kondisi El Nino yang luar biasa ini akan sulit dikendalikan. Kita memahami pemerintah sudah bekerja keras mencegahnya," katanya.
Namun, ia meminta Pemerintah Provinsi Riau tidak menganggap kondisi saat ini sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk jika kondisi asap memburuk seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
"Tetapi kita harus menyampaikan ke Pemprov Riau terutama, agar cepat tanggap mempersiapkan hal terburuk yang bisa terjadi seperti di Kalimantan sekarang," pungkasnya.
