Aliansi Mahasiswa Desak Pusat Cairkan DBH Rp489 Miliar untuk Siak (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak yang terus memperjuangkan pencairan dana kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp489 miliar dari Pemerintah Pusat.
Aliansi menilai tertahannya dana tersebut berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Siak, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program beasiswa bagi masyarakat.
Menurut mereka, Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah penyumbang sumber daya alam terbesar di Provinsi Riau. Karena itu, dana kurang salur tersebut merupakan hak daerah yang wajib segera dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Pemkab Siak, lanjut mereka, juga telah berulang kali melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk memperjuangkan pencairan dana tersebut.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Syahradi Ramatul, putra daerah Kabupaten Siak yang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Hang Tuah Pekanbaru sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.
"Kami melihat Pemkab Siak sudah all out menjemput bola ke Pusat demi hak rakyat. Dana Rp489 miliar itu adalah keringat masyarakat Siak dari kekayaan alam daerah sendiri. Kalau hari ini pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan beasiswa terancam, itu karena Pusat belum melunasi kewajibannya," ujar Syahradi, Jumat 26 Juni 2026.
Baca Juga
Ia menegaskan, aliansi mahasiswa berdiri bersama Pemkab Siak untuk mendesak pemerintah pusat segera menuntaskan pembayaran dana kurang salur tersebut.
"Kami berdiri bersama Pemkab mendesak Pusat segera membayar utang ini. Jangan sampai kerja keras pemerintah daerah dikorbankan oleh birokrasi yang berbelit di Jakarta," tegasnya.
Dalam pernyataannya, Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak juga menyampaikan tiga sikap utama sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Pemkab Siak.
Pertama, mendesak Kementerian Keuangan Republik Indonesia segera melunasi dana kurang salur sebesar Rp489 miliar kepada Pemkab Siak agar tidak menghambat pembangunan daerah.
Kedua, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Siak dan DPRD Siak dalam menyampaikan perkembangan proses penagihan dana tersebut kepada masyarakat, sekaligus mendorong agar komunikasi publik terus diperkuat.
Ketiga, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pencairan hingga pemanfaatan dana tersebut agar dapat segera direalisasikan untuk berbagai program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Aliansi Mahasiswa juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemkab Siak dalam menggalang dukungan publik melalui berbagai langkah, mulai dari kampanye digital hingga aksi damai, sebagai bentuk dorongan kepada Pemerintah Pusat agar segera memenuhi kewajibannya.
"Hak Siak harus kembali ke Siak, dan Pemkab Siak membutuhkan dukungan penuh untuk merealisasikannya," tutup Syahradi.
