Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menyoroti ketimpangan antara jumlah lulusan sekolah dasar (SD) dengan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pekanbaru.
Ia menilai persoalan ini harus segera diselesaikan melalui perencanaan jangka menengah yang matang.
“Angka tamatan SD dengan ketersediaan SMP saat ini belum sebanding. Ini yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Sabarudi, Rabu 29 April 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mulai menyusun langkah strategis hingga tahun 2028 guna memastikan seluruh lulusan SD dapat tertampung di jenjang pendidikan berikutnya.
Sabarudi mengaku optimistis dengan rencana pembangunan SMP terintegrasi yang kabarnya akan direalisasikan di Pekanbaru. Ia berharap program tersebut benar-benar terwujud dan tidak hanya menjadi wacana.
Baca Juga
“Saya gembira mendengar Pekanbaru akan memiliki SMP terintegrasi. Jangan sampai rencana ini tidak jadi, apalagi kalau bisa diwujudkan di setiap kecamatan,” katanya.
Selain itu, politisi PKS juga menekankan pentingnya pembenahan data pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, ketidaksesuaian data dapat berdampak serius, salah satunya terhadap pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Data Dapodik harus segera diselesaikan dan disesuaikan. Kalau tidak, akan ada konsekuensi, termasuk terhadap dana BOS. Ini tentu berbahaya bagi operasional sekolah,” jelasnya.
Sabarudi menegaskan target penyelesaian berbagai persoalan tersebut harus dapat dituntaskan paling lambat pada 2028.
Lebih jauh, ia menolak konsep sekolah favorit yang hanya terpusat pada beberapa institusi. Sebaliknya, ia mendorong agar seluruh sekolah di Pekanbaru memiliki kualitas yang merata.
“Kita bukan menciptakan sekolah favorit, tapi bagaimana memfavoritkan seluruh sekolah. Artinya, kualitas pendidikan harus merata di semua sekolah,” tegasnya.
