Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan saat rakor lintas sektoral, Senin, 9 Maret 2026. (Dok. Polda Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Polda Riau menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral guna mematangkan persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 pada Senin, 9 Maret 2026.
Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa Operasi Ketupat bukan hanya kegiatan rutin tahunan, melainkan bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat agar perjalanan mudik berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Menurutnya, situasi global saat ini juga perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional, termasuk menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri.
Akpol 1996 itu menyinggung dinamika geopolitik dunia yang tengah bergejolak, seperti konflik di kawasan Timur Tengah hingga perang antara Rusia dan Ukraina. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak terhadap stabilitas ekonomi global yang pada akhirnya turut memengaruhi situasi ekonomi di Indonesia.
"Dalam situasi global yang tidak menentu ini, kita harus bersatu padu dan bergotong-royong. Operasi Ketupat bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana pelayanan kepada masyarakat yang harus kita kuatkan melalui kolaborasi lintas sektor," ujar Irjen Herry.
Irjen Herry juga mengingatkan potensi gejolak ekonomi menjelang hari raya, seperti meningkatnya permintaan bahan pokok yang dapat memicu panic buying.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan Satgas Pangan untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan pokok di wilayah Riau.
"Dampak yang paling dirasakan biasanya pada sektor ekonomi. Menjelang hari-hari besar sering terjadi panic buying karena pasokan dianggap terbatas. Ini harus kita antisipasi bersama," katanya.
Selain itu, Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh instansi untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Program-program tersebut, menurutnya, dapat menjadi sarana memperkuat kerja sama lintas lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah program seperti penguatan koperasi Merah Putih, pembangunan infrastruktur, hingga program makan bergizi gratis yang dapat diintegrasikan dengan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat, termasuk pengamanan arus mudik.
"Bagaimana sarana-sarana itu kita kedepankan sehingga kolaborasi dan kerja sama bisa lebih bermakna. Termasuk hari ini, kita mempersiapkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Lebaran 2026," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah instansi juga memaparkan kesiapan masing-masing dalam menghadapi arus mudik Lebaran.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melaporkan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai 66,5 persen dari total panjang jalan sekitar 2.897,4 kilometer.
Untuk mengantisipasi kerusakan jalan di jalur mudik, enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah disiagakan lengkap dengan alat berat.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau memprediksi arus mudik tahun ini akan terbagi dalam dua fase. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 hingga 18 Maret 2026.
Penggunaan kendaraan pribadi diprediksi masih mendominasi pergerakan masyarakat dengan persentase sekitar 65 persen. Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, pemerintah akan memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih mulai 13 hingga 29 Maret 2026.
Selain persoalan lalu lintas dan infrastruktur, potensi bencana alam juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa Provinsi Riau berpotensi memasuki musim kemarau lebih awal.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dapat memicu kabut asap dan mengganggu jarak pandang di jalur mudik, terutama di wilayah rawan seperti Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis.
Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan yang dapat berdampak pada keselamatan pengguna jalan selama periode mudik Lebaran.
Dari sektor energi, PT Pertamina memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman. Pertamina bahkan telah menetapkan masa siaga mulai 9 Maret hingga 1 April 2026 untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar selama periode mudik dan Lebaran.
Pertamina memprediksi adanya peningkatan konsumsi BBM, khususnya Pertalite yang diperkirakan naik sekitar 9,01 persen dan Solar meningkat sekitar 8 persen.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau bersama Bulog terus memantau kondisi inflasi daerah yang saat ini berada di angka 5,30 persen.
Berbagai langkah stabilisasi dilakukan, termasuk pelaksanaan operasi pasar murah serta pengawasan distribusi minyak goreng Minyakita sebanyak 400 ton guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi lintas sektoral tersebut, Polda Riau berharap seluruh instansi dapat memperkuat sinergi demi memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2026 berlangsung aman, tertib, dan lancar.
