Plt Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto (Winda Turnip/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi PR, pasca satu tahun sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Abdul Wahid - SF Hariyanto.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, PR tersebut diantaranya masih adanya kebocoran pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang diprediksi mencapai ratusan miliar. Selain itu, maraknya galian C di wilayah Kabupaten Kampar, hingga merusak jalan dan lingkungan.
SF memerintahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau untuk melakukan razia Galian C. Pasalnya, meskipun pengelola menyatakan akan bertanggung jawab, namun dia melihat bahwa banyak jalan rusak akibat truk dan galian tersebut.
"Galian C saya lihat sangat banyak, habis jalan saya. Coba ESDM nanti cek apakah ada izinnya, bagaimana pengelolaannya, dan tanggung jawabnya. Kalau tidak bisa, nanti kita ganti lagi (pejabatnya)," ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya, selain itu Pemprov Riau masih harus memutar otak untuk memastikan layanan publik tetap berjalan ditengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Apalagi, Riau masih memiliki utang tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur anggaran ke kabupaten/kota.
"Maka dari itu, pelayanan dasar akan menjadi fokus utama kita tahun ini. InsyaAllah pada tahun 2026 ini seluruh kewajiban, tunda bayar dan tunda salur dapat kita selesaikan secara bertahap dan tuntas," jelasnya.
Menurutnya, sebagai Plt Gubernur Provinsi Riau, pihaknya pertama-tama akan fokus memperbaiki keuangan Riau dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.
Langkah ini sedang dijalankan dengan membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi. Tim tersebut juga melibatkan DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan langkah yang diambil terintegrasi dan terukur.
Pemprov Riau juga mendorong agar investor menggunakan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) untuk menguatkan perbankan daerah. Program ini pun sedang dalam proses untuk dijalankan.
"Kita optimis, potensi PAD bertambah hingga tiga sampai lima triliun pasti bisa kita dapatkan. Dengan kemandirian fiskal yang kuat, kita bisa menuntaskan persoalan infrastruktur dan mempercepat pemerataan pembangunan," pungkasnya.
