Rapat dengar pendapat Dinsos Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru, Senin 19 Januari 2026. (Herianto Wibowo/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kesabaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru sedang diuji hebat. Hak mereka berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih menggantung dan belum dibayarkan.
Tunggakan yang bermula dari tahun anggaran 2021 hingga awal 2026 ini mencapai angka sekitar Rp700 juta. Ironisnya, di tengah tuntutan kinerja pelayanan publik yang tinggi, hak finansial mereka justru terabaikan selama setengah dekade.
Persoalan pelik ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinsos Kota Pekanbaru dengan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru pada Senin, 19 Januari 2026. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, membenarkan adanya tunda bayar TPP ASN serta honor pegawai di lingkungan Dinsos Pekanbaru yang belum tuntas sejak masa pandemi tersebut.
“Ternyata masih ada tunda bayar TPP ASN dan honor tahun 2021,” ujar Tekad Indra usai memimpin rapat.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa nilai tunggakan tersebut bukanlah angka yang kecil bagi kesejahteraan pegawai.
Baca Juga
“Sekitar Rp700-an juta. Semestinya bisa dibayarkan pada tahun 2026, karena tahun lalu Pemko Pekanbaru mampu menyelesaikan tunda bayar yang nilainya hampir Rp400 miliar. Jadi seharusnya persoalan ini juga bisa dituntaskan,” tegasnya.
Ketidakpastian ini terasa semakin getir mengingat Pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya memiliki rekam jejak mampu melunasi utang besar kepada pihak ketiga, namun kewajiban internal kepada pegawainya sendiri justru tercecer. Menanggapi kondisi tersebut, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru berencana mengoordinasikan persoalan ini dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru guna mencari solusi penyelesaian pembayaran.
“Nanti kita akan komunikasikan dengan TAPD bagaimana mekanisme pembayarannya dan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun 2026,” jelasnya.
Ia juga tidak menutup kemungkinan persoalan serupa terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Kini, para ASN di Dinsos hanya bisa berharap agar tahun 2026 benar-benar menjadi akhir dari penantian panjang mereka.
